# data[].attributes.body
Hubungan tersebut dapat kita lihat dari penjelasan berikut:
1. Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetepkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.
2. Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18  Agustus 1945 bersamaan dengan ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan.

# data[].attributes.body
UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut:
1. Bersifat menggikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia.
2. Berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggarakan negara yang harus dilaksanakan dan di taati.
3. Merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi).
4. Sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945

# data[].attributes.body
1. Alinea pertama: Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan
2. Alinea kedua : menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran adalah hal yang perlu diwujudkan.
3. Alinea ketiga : menjelaskan pernyataan kemerddekaan bangsa Indonesia.
4. Alinea keempat : Negara Indonesia merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# data[].attributes.headline
Topik 3 :Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.subject
Topik 3 :Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.body
Digelar pada 18 Agustus 1945 yang menghasilkan:
1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil Presiden RI
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi membantu Presiden dan wakil Presiden.

# data[].attributes.body
PPKI beranggotan 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Terauchi:
1. Soekarno - Ketua
2. Moh. Hatta - Wakil ketua
3. Soepomo - Anggota
4. K.R.T. Radjiman Wedyodinigrat - Anggota
5. R.P Soeroso - Anggota
6. Soetardjo Kartohadikoesoemo - Anggota
7. K.H. Wahid Hasyim - Anggota
8. Ki. Bagus Hadikusumo - Anggota
9. Oto Iskandar di Nata - Anggota
10. Abdoel Kadir - Anggota
11. Pangeran Soerjohamidjojo - Anggota
12. Pangeran Poerbojo - Anggota
13. Mohammad Amir - Anggota
14. Abdul Maghfar - Anggota
15. Teuku Mohammad Hasan - Anggota
16. G.S.S.J Ratulagi - Anggota
17. Andi Pangerang - Anggota
18. A.H. Hamidan - Anggota
19. I Goesti Ketoet Poedja - Anggota
20. Johannes Latuharhary - Anggota
21. Yap Tjwan Bing - Anggota

Anggota yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang:
1. Achmad Soebardjo - Penasehat
2. Sajoeti Malik - Anggota
3. Ki. Hadjar Dewantara - Anggota
4. R.A.A. Wiranatakoesoema - Anggota
5. Kasman Singodimedjo - Anggota
6. Iwa Koesoemasoemantri- Anggota

# data[].attributes.body
Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Ketua. Lalu selanjutnya dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), dengan tugas sebagai berikut:
1. Meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.
2. Melanjutkan Tugas BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia.

# data[].attributes.headline
Topik 2 : Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia 1945

# data[].attributes.subject
Topik 2 : Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia 1945

# data[].attributes.headline
                           Perumusan UUD 1945

# data[].attributes.subject
                           Perumusan UUD 1945

# data[].attributes.body
Rancangan UUD dibahas pada sidang kedua BPUPKI pada 10-16 Juli 1945.
Pada 11 Juli 1945, panitia hukum dasar yang beranggotakan 19 orang mengelar sidang yang menghasilkan:
1. Membentuk panitia perancang  " Declaration of Rights" yang beranggotakan A. Soebardjo, Sukiman dan Parada Harahap.
2. Bentuk negara kesatusan atau unitaris.
3. Kepala negara ditangan satu orang yaitu Presiden

# data[].attributes.body
Hakikat Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pengangan dalam menyelenggarakan suatu negara.