# data[].attributes.body
1. Menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter :

- Memperpanjang masa berlaku kebijakan Kartu Kredit untuk Batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan.

- Fasilitas investasi dan perdagangan internasional.

2. Kelancaran sistem pembayaran :

- Pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaran bermotor baru.

3. Stabilitas sistem keuangan :

- Kebijakan suku bunga kredit.

# data[].attributes.body
A

1. Menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter

2. Kelancaran sistem pembayaran

3. Stabilitas sistem keuangan

# data[].attributes.body
Menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter:
-menurunkan fee SKNBI dari capping maksimal Rp 3.500 menjadi Rp 2.900 di sisi nasabah yang berlaku efektif 1 April hingga 31 Desember 2020.

Kelancaran sistem pembayaran:
-membebaskan pengenaan biaya transaksi pemrosesan QRIS bagi pedagang kategori usaha mikro oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang berlaku efektif 1 April sampai dengan 30 September 2020.

Stabilitas sistem keuangan:
-penurunan batas maksimum suku bunga dari 2,25% menjadi 2% per bulan.
-penurunan nilai pembayaran minimum dari 10% menjadi 5%.

# data[].attributes.body
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/BI-Terbitkan-Ketentuan-Tindak-Lanjut-Kebijakan-Hadapi-Pandemi-COVID-19.aspx

# data[].attributes.body
1. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran: Membebaskan pengenaan biaya transaksi QRIS (QR Code Indonesian Standard) bagi pelaku kategori Usaha Mikro (UMI) oleh PJSP (MDR 0%).

2. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter:
Melonggarkan kebijakan kartu kredit.
O Penurunan batas maksimum suku bunga, sebelumnya 2.269 menjadi2% per bulan."

O Pemurunan sementara nilai pembayaran minimum, sebelumnya 10% menjadi 5%"

O Parurunan sementara besaran denda katertambatan perritayaran, sabelurnnya 3% atau makaimal Rp150.000 menjadi 1% atau maksimai Rp100.000.

O Mendukung kebijakan penerbit kortu koedit untuk memperpanjang jangku waktu pembayaran bagi nasabah yang terdampak COVD-18, dengan mekaniame menjadi dekresi masing-masing penerbit kartu kredit"

3. Mendukung akselerasi penyaluran dana bansos nontunai program-program Pemerintah, neperti:
+ Program Keluarga Harapan (PKH )
+ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
+ Program Kartu Prakerja
+ Program Kartu Indonesia Pintar - Kuliah

# data[].attributes.body
Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mendukung tiga pilar Bank Indonesia.Beberapa kebijakan dikeluarkan untuk mendukung perekonomian saat pandemi covid 19 melanda Indonesia.

a.Berdasarkan kebijakan yg sudah disebutkan, klasifikasikan berdasarkan tiga pilar yang ada.
b.Kebijakan yg dikeluarkan Bank Indonesia terlahir dr masalah yg terjadi di perekonomian Indonesia.
Carilah pemberitaan terkait kebijakan2 tersebut dan sebutkan masalah yg terkait dengan kebijakan BI.

# data[].attributes.body
Terjadi pengurangan kredit bunga untuk pinjaman KUR yg semual 9 persen menjadi 6%

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Reporter: | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 3% hingga Desember 2022. Berikut syarat dan cara pinjam KUR secara online melalui website Kur.bri.co.id.

KUR adalah program pemerintah untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke pelaku usaha kecil. Normalnya, bunga pinjaman KUR adalah 9% pada tahun 2022.

Namun, pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga Juni 2022 ini. Dengan tambahan subsidi, bunga pinjaman KUR menjadi 6%.

Terbaru, pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% sampai Desember 2022. Dilansir dari website Sekretariat Kabinet, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% hingga Desember 2022.

Penambahan subsidi untuk periode Juli hingga Desember 2022 tersebut membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 6,33 triliun."Terkait dengan fasilitas bunga KUR, sudah mendapatkan tambahan subsidi sampai Juli - Desember. Kebutuhan anggaran tambahannya adalah Rp 6,33 triliun dan total anggaran subsidi KUR di tahun 2022 sejumlah Rp11,97 triliun dan ini diambilkan dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ataupun Dana PEN," ujar Airlangga, Senin 7 Maret 2022.

Sepanjang tahun ini 2022 ini pemerintah meningkatkan plafon KUR menjadi Rp 373,17 triliun dan diharapkan dapat memotivasi UMKM untuk memanfaatkannya terutama yang terdampak akibat adanya pandemic Covid-19.

Pemerintah juga menurunkan subsidi bunga KUR tahun 2022 untuk KUR Super Mikro sebesar 1%. Lalu bunga KUR Mikro turun 0,5%. Bunga KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) turun 0,5%. Langkah itu diambil dengan melihat adanya penurunan cost of fund dan peningkatan efisiensi Over Head Cost (OHC) suku bunga KUR.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR antara lain perubahan plafon KUR Mikro (tanpa agunan tambahan) yang sebelumnya di atas Rp 10 juta hingga Rp 50 juta, menjadi di atas Rp 10 juta hingga Rp 100 juta. Kemudian dilakukan perubahan KUR khusus atau klaster tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR untuk sektor produksi (nonperdagangan).

Baca Juga: BRI Alokasikan KUR Rp 12,3 Triliun untuk UMKM Bali dan Nusa Tenggara di 2022

Selanjutnya, perubahan kebijakan KUR Penempatan PMI, termasuk penyesuaian plafon KUR Penempatan PMI dari maksimal Rp 25 juta menjadi maksimal Rp 100 juta, serta perubahan dan perpanjangan relaksasi kebijakan KUR pada masa pandemi Covid-19.

Relaksasi kebijakan KUR tersebut, terdiri atas KUR kecil tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR hingga 31 Desember 2022, penundaan target sektor produksi sampai dengan 31 Desember 2022 atau sesuai dengan pertimbangan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Lalu ada pemberian insentif lanjutan berupa perpanjangan restrukturisasi KUR, serta pemberian relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan penilaian objektif penyalur KUR.

Persyaratan dan cara ajukan pinjaman KUR BRI Tahun 2022

Lalu bagaimana cara mengajukan pinjaman KUR BRI tahun 2022? Apa saja persyaratan mengajukan pinjaman KUR BRI tahun 2022?

Dilansir dari Kur.bri.co.id, berikut syarat mengajukan pinjaman KUR BRI tahun 2022:

Syaratan Pengajuan Pinjaman KUR Mikro BRI melalui Platform kur.bri.co.id

1. Individu (perorangan)

2. Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan

3. Menjalankan usahanya di salah satu platform e-commerce (misal Shopee, Tokopedia dll) dan/atau penyedia ride hailing (Gojek atau Grab)

4. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit

5. Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha (dapat berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh e-commerce atau ride hailing)

Cara ajukan pinjaman KUR BRI

Cara mengajukan pinjaman KUR BRI tahun 2022 bisa dilakukan secara online. Berikut cara ajukan KUR BRI secara online

Buka laman kur.bri.co.id

Pilih "Ajukan Pinjaman"

Login menggunakan alamat email dan masukkan kata sandi jika sudah memiliki akun.

Jika belum memiliki akun di laman tersebut bisa memilih " Daftar"

Baca pernyataan yang diberikan oleh BRI dan klik "Setuju"

Isi formulir pengajuan yang diberikan oleh BRI secara online seperti tentang profil calon nasabah, profil usaha, unggah dokumen, dan data pengajuan.

Itulah syarat dan cara mengajukan pinjaman KUR melalui Bank BRI secara online. Manfaatkan pinjaman KUR BRI untuk mengembangkan usaha Anda

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

# data[].attributes.attachment_link.title
Tambahan Subsidi Bunga KUR 3% Diperpanjang Sampai Akhir 2022, Ini Pinjam KUR BRI

# data[].attributes.attachment_link.description
Reporter: | Editor: Adi Wikanto KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 3% hingga Desember 2022. Berikut syarat dan cara pinjam KUR secara online melalui website Kur.bri.co.id. KUR adalah program pemerintah untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke pelaku usaha kecil.

# data[].attributes.body
Selalu bersyukur atas apa yang kita punya.

# data[].attributes.body
tidak menyerah pada situasi.

# data[].attributes.body
Jangan putus asa meski kita memiliki kekurangan.

# data[].attributes.body
meskipun memiliki keterbatasan kita tidak boleh menyerah

# data[].attributes.body
Selalu mencoba walaupun banyak halangan di depan

# data[].attributes.body
selalu bersyukur dan jangan mudah menyerah dalam setiap situasi

# data[].attributes.body
berani menunjukan kemampuan dan tidak menyerah walaupun mempunyai kekurangan.

# data[].attributes.body
Kekurangan bukanlah halangan untuk kita terus berkembang.

# data[].attributes.body
Jangan jadikan keterbatasan kita sebagai alasan untuk tidak berjuang.

# data[].attributes.body
Selalu bersyukur

# data[].attributes.body
Jangan menyerah bahkan dengan kekurangan sekalipun dan meski situasi terlihat susah

# data[].attributes.body
https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-sederet-kebijakan-bi-mendorong-transaksi-digital-di-tengah-pandemi-corona

perubahan kebijakan sistem dari beberapa sistem transaksi guna memastikan seluruh transaksi digital dan non tunai tetap beroperasi maksimal selama pandemi corona

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memastikan seluruh transaksi digital dan non tunai tetap beroperasi maksimal selama pandemi corona. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta menjelaskan, dengan maraknya pembatasan wilayah dan aktivitas dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) telah terjadi perubahan perilaku transaksi di masyarakat.

Menurutnya, mayoritas masyarakat telah beralih ke pembayaran digital, salah satunya QR Indonesian Standard (QRIS). Walhasil, guna mendorong optimalisasi penggunaan nontunai yang sejalan dengan imbauan pemerintah untuk physical distancing, BI mengeluarkan beberapa kebijakan.

Antara lain, membebaskan pengenaan biaya transaksi pemrosesan QRIS bagi pedagang kategori usaha mikro oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang berlaku efektif 1 April sampai dengan 30 September 2020. Sekaligus, menurunkan fee SKNBI dari capping maksimal Rp 3.500 menjadi Rp 2.900 di sisi nasabah yang berlaku efektif 1 April hingga 31 Desember 2020.

Selain itu, per 1 Mei 2020, BI juga bakal memberlakukan empat kebijakan terkait kartu kredit. Pertama, penurunan batas maksimum suku bunga dari 2,25% menjadi 2% per bulan. Kedua, penurunan nilai pembayaran minimum dari 10% menjadi 5%.

Baca Juga: Ada PSBB dan larangan mudik, uang tunai kebutuhan Lebaran tahun ini turun 17,7%

Ketiga, penurunan besaran denda keterlambatan pembayaran dari 3% atau maksimal Rp 150.000 menjadi 1% atau maksimal Rp 100.000.

Terakhir, mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah. Kebijakan tersebut setidaknya berlaku sejak 1 Mei 2020 sampai Desember 2020.

"Pembayaran digital merupakan solusi yang bisa digunakan untuk mendukung pola transaksi itu, dan BI juga ikut mendorong hal itu sesuai blue print sistem pembayaran Indonesia," ujar Filianingsih dalam video conference dengan media, Kamis (30/4).

Fili, panggilan akrab Filianingsih menambahkan, dalam hal pemanfaatan transaksi digital, BI bersama dengan pemerintah juga telah mendukung akselerasi penyaluran dana bansos nontunai program pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.

Sementara itu, dalam rangka menjaga kelancaran dan menfasilitasi kegiatan perekonomian dan kebutuhan masyarakat di tengah upaya penanggulangan pandemi COVID-19 dan khususnya pada periode Ramadan/Idulfitri 1441 H, BI menempuh 3 (tiga) langkah strategis guna memastikan kelancaran sistem pembayaran nasional.

Pertama, mengimbau masyarakat untuk menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai melalui digital banking, uang elektronik, dan QR Code Pembayaran dengan standar QRIS.

Kedua, menjamin keberlangsungan operasional sistem pembayaran BI (tunai dan nontunai) serta sistem pembayaran industri. Hal ini dilakukan antara lain melalui pengurangan waktu operasional, implementasi split operation, dan menyediakan contact center sistem pembayaran bagi industri untuk mempercepat eskalasi isu dalam masa pandemi Covid-19.

Ketiga, menyediakan uang layak edar dalam jumlah yang memadai dan higienis serta layanan penukaran uang di seluruh Indonesia khusus periode Ramadan/Idulfitri 1441 H.

Baca Juga: Tak layani di tempat umum, layanan tukar uang tahun ini hanya di loket bank

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
quick response indonesian standard (qris)

# data[].attributes.attachment_link.title
Ini sederet kebijakan BI mendorong transaksi digital di tengah pandemi corona

# data[].attributes.attachment_link.description
Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Khomarul Hidayat KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memastikan seluruh transaksi digital dan non tunai tetap beroperasi maksimal selama pandemi corona. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta menjelaskan, dengan maraknya pembatasan wilayah dan aktivitas dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) telah terjadi perubahan perilaku transaksi di masyarakat.

# data[].attributes.body
Pernyataan 1: Menetapkan dna menjalankan kebijakan moneter
Pernyataan 2: Stabilitas sistem Keuangan
Pernyataan 3: Kelancaran sistem pembayaran
Pernyataan 4: Kelancaran sistem pembayaran

# data[].attributes.body
Para pelaku usaha sektor otomotif serta kalangan perbankan menyambut baik keputusan Bank Indonesia memperpanjang kebijakan pelonggaran uang muka (down payment/DP) untuk kredit kendaraan bermotor baru termasuk mobil. Kebijakan ini dinilai akan mampu mendorong peningkatan penjualan kendaraan roda empat serta demi mendorong pemulihan ekonomi.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Beli Mobil Baru Bisa Tanpa Uang Muka Sampai Akhir 2022

NEWS
Bank Indonesia memperpanjang DP nol persen bagi mobil baru.

by Luky Maulana Firmansyah

Jakarta, FORTUNE - Para pelaku usaha sektor otomotif serta kalangan perbankan menyambut baik keputusan Bank Indonesia memperpanjang kebijakan pelonggaran uang muka ( down payment/DP) untuk kredit kendaraan bermotor baru termasuk mobil. Kebijakan ini dinilai akan mampu mendorong peningkatan penjualan kendaraan roda empat serta demi mendorong pemulihan ekonomi.

"Kami menyambut baik ketentuan tersebut. Harapan kami ketentuan tersebut dapat menunjang angka penjualan kendaraan bermotor tahun depan," kata Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto kepada Fortune Indonesia, Kamis (21/10).

Dalam acara rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Selasa (19/10), bank sentral mengumumkan kebijakan DP nol persen diperpanjang untuk semua jenis kendaraan bermotor baru. Perpanjangan kebijakan ini diberikan mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022.

"(Kebijakan ini) untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Sebagai informasi, kebijakan DP nol persen bagi mobil baru saat ini sudah berlaku. BI memberikan kebijakan tersebut mulai Maret dan seharusnya selesai pada akhir tahun ini.

Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan ini memiliki syarat. Salah satunya bank maupun lembaga pembiayaan ( multifinance) yang memberikan uang muka nol persen ini harus memiliki rasio kredit bermasalah ( non-performing loan/NPL) di bawah 5 persen.

Jongkie mengatakan, Gaikindo menargetkan penjualan mobil pada tahun depan bisa di kisaran 900 ribu unit. Sedangkan untuk tahun ini, penjualan mobil diproyeksikan bisa mencapai 900 ribu unit.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil secara wholesale (dari pabrik ke dealer) pada Januari-September tahun ini tumbuh 68,7 persen secara tahunan ( year-on-year/ yoy) menjadi 627.357 unit. Pada 2020, tahun pertama pandemi, penjualan mobil menurun 48,3 persen menjadi 532.407 unit dari realisasi 2019 yang mencapai 1,03 juta unit.

Itu artinya target penjualan pada 2022 belum mencapai ke era sebelum pandemi (2019). Menurut Jongkie, pengusaha ke depannya masih akan melihat progres perbaikan pertumbuhan ekonomi. "Mudah-mudahan ekonomi bisa meningkat terus," katanya.

Respons perbankan

Kalangan perbankan juga menyambut baik kebijakan perpanjangan uang muka nol persen bagi kendaraan roda empat ini. EVP Consumer Loans PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Ignatius Susatyo Wijoyo, misalnya, mengatakan kabar relaksasi DP hingga akhir 2022 tentunya menjadi angin segar bagi industri pembiayaan maupun kinerja kredit kendaraan bermotor (KKB).

"Pemberian uang muka gratis 100 persen di Bank Mandiri tentunya akan terus disesuaikan dengan risk appetite serta perusahaan anak dan masih akan diberikan untuk target market pegawai, khususnya di Mandiri Group," kata Susatyo kepada Fortune Indonesia.

Menurut Susatyo, peningkatan penjualan mobil saat ini tentunya bukan hanya faktor kebijakan DP semata. Dia mengatakan, penjualan juga dipengaruhi insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang diberikan pemerintah sejak Maret lalu.

Bank Mandiri mencatat penjualan mobil yang masuk kategori PPnBM naik 27 persen pada September lalu dibandingkan bulan sebelumnya. Susatyo berkata, penjualan mobil pada bulan lalu juga menjadi yang tertinggi untuk booking kendaraan yang termasuk kategori subsidi pajak.

Secara bersamaan, lanjutnya, pembiayaan dengan DP nol persen juga meningkat khususnya dari target market pegawai yang disesuaikan dengan risk appetite bank dan lembaga pembiayaan. "Menarik ditunggu untuk penjualan kendaraan ke depannya dengan adanya rencana perpanjangan kebijakan pelonggaran uang muka sampai Desember 2022 khususnya mobil mengingat PPnBM hanya berlaku sampai 31 Desember 2021," katanya.

Executive Vice President Secretariat & Corporate Communications BCA, Hera F. Haryn, misalnya, juga mengatakan perusahaan pada dasarnya mengapresiasi upaya pemerintah dalam rangka menumbuhkan sektor otomotif terutama melalui perpanjangan insentif pajak PPnBM DTP 100%.

BCA menyebutkan, hingga Juni tahun ini kredit kendaraan bermotor perusahaan terkoreksi 13,4 persen secara tahunan menjadi Rp36,8 triliun. "Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM saat ini, BCA terus mendorong pertumbuhan penyaluran kredit di sektor otomotif dengan aktif melakukan inovasi, salah satunya dalam menawarkan program menarik KKB bagi nasabah," kata Hera kepada Fortune Indonesia.

BCA melalui KKB Virtual Mall menawarkan bunga untuk pembelian mobil baru sebesar 2,99 persen dengan tenor 3 tahun. Menurut Hera, perusahaan berharap inovasi ini dapat memberikan nilai tambah nasabah dalam pembelian kendaraan bermotor dan penyaluran KKB BCA akan meningkat.

© 2021 Fortune Media IP Limited. All rights reserved. Reproduction in whole or part without written permission is prohibited.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sampai Akhir 2022, Beli Mobil Baru Bisa Tanpa Uang Muka

# data[].attributes.attachment_link.description
Beli Mobil Baru Bisa Tanpa Uang Muka Sampai Akhir 2022 NEWS Bank Indonesia memperpanjang DP nol persen bagi mobil baru. by Luky Maulana Firmansyah Jakarta, FORTUNE - Para pelaku usaha sektor otomotif serta kalangan perbankan menyambut baik keputusan Bank Indonesia memperpanjang kebijakan pelonggaran uang muka ( down payment/DP) untuk kredit kendaraan bermotor baru termasuk mobil.

# data[].attributes.headline
B. KEBIJAKAN BI UNTUK PENGGUNAAN NONTUNAI SAAT PANDEMI COVID-19

# data[].attributes.subject
B. KEBIJAKAN BI UNTUK PENGGUNAAN NONTUNAI SAAT PANDEMI COVID-19

# data[].attributes.body
Jadi ini termasuk dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam poster ini BANK INDONESIA akan menerapkan pembebasan pengenaan biaya transaksi pemrosesan ORIS bagi pedagang kategori Usaha Mikro. Penurunan biaya sistem kliring nasional. Akselerasi dana banson non tunai. Dan melonggarkan kebijakan kartu kredit.

# data[].attributes.body
https://finansial.bisnis.com/read/20211019/90/1456066/batas-minimum-pembayaran-kartu-kredit-5-persen-diperpanjang-sampai-juni-2022

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperpanjang masa berlaku kebijakan terkait kartu kredit.

Gubernur BI Perry Warijo mengatakan BI akan memperpanjang kebijakan pembayaran kartu kredit sampai dengan 2022.

"Batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5 persen dari total tagihan sampai dengan 30 Juni 2022," ujarnya dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG), Selasa (19/10/2021).

Selanjutnya, penurunan nilai denda keterlambatan juga di perpanjangan sampai dengan 30 Juni 2021 dengan denda kartu kredit sebesar 1 persen dari outstanding atau maksimal Rp100.000.

Nilai transaksi Uang Elektronik (UE) sampai dengan triwulan III 2021 meningkat 45,05 persen (yoy) menjadi Rp209,81 triliun, dan diproyeksikan meningkat 38,75 persen (yoy) hingga mencapai Rp284 triliun untuk keseluruhan tahun 2021.

Demikian pula, nilai transaksi digital banking sampai dengan triwulan III 2021 meningkat 46,72 persen (yoy) menjadi Rp28.685,48 triliun, dan diproyeksikan tumbuh 43,04 persen (yoy) mencapai Rp39.130 triliun untuk keseluruhan tahun 2021.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

# data[].attributes.attachment_link.title
Batas Minimum Pembayaran Kartu Kredit 5 Persen Diperpanjang Sampai Juni 2022 | Finansial - Bisnis.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperpanjang masa berlaku kebijakan terkait kartu kredit. Gubernur BI Perry Warijo mengatakan BI akan memperpanjang kebijakan pembayaran kartu kredit sampai dengan 2022. "Batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5 persen dari total tagihan sampai dengan 30 Juni 2022," ujarnya dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG), Selasa (19/10/2021).

# data[].attributes.body
- menetapkan dan menjalankan kebijakan             moneter

- kelancaran sistem pemabayaran
- stabilitas sistem keuangan

# data[].attributes.body
https://money.kompas.com/read/2021/11/10/170000126/bi-dorong-umkm-lakukan-pencatatan-kas-lewat-aplikasi

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA, KOMPAS.com - Permodalan menjadi aspek penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM) untuk meningkatkan skala bisnisnya. Kendati demikian, pelaku UMKM kerap terganjal mendapatkan pendanaan lantaran dianggap belum memiliki akses perbankan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan akuntabilitas pencatatan keuangan memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan pendanaan dari perbankan.

Destry pun mendorong pelaku UMKM memanfaatkan layanan digital dalam aktivitas pencatatan keuangan.
Baca juga: Menkop UKM Harapkan UMKM Wastra Bangkit Lewat Jogja Membatik Dunia
"Saran dari Bank Indonesia bahwa penyedia platform aplikasi atau pembukuan untuk UMKM harus memilih mitra kolaboratif yang kuat untuk peningkatan layanan. Ada banyak aplikasi seperti Bukukas, tidak hanya itu, silakan memilih agar UMKM di Indonesia terus berkembang seiring perkembangan era digital," kata dia, dalam keterangannya, Rabu (10/11/2021).

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) merekam sebanyak 23 juta pelaku UMKM di Indonesia tidak mendapat akses pendanaan dari perbankan. Adapun jumlah pelaku UMKM yang telah mendapat pendanaan dari bank baru mencapai 41 juta pelaku UMKM.

Juru bicara BukuKas Tri Sukma Anreianno mengatakan, pencatatan keuangan menjadi penting bagi UMKM dapat mengetahui kinerja usaha harian dan dapat mengambil keputusan yang terbaik demi kemajuan usahanya.

Ia menyebutkan, pihaknya mencoba memfasilitasi layanan tersebut melalui aplikasi yang dapat diunduh oleh pelaku UMKM secara cuma-cuma.

"Keunggulan BukuKas memiliki sistem pencatatan yang mudah dan sederhana, akurat, serta menyesuaikan dengan alur kerja pelaku usaha dengan mengadopsi teknologi terkini, sehingga UMKM dapat mudah beradaptasi dalam menggunakan teknologi ini," tutur dia.
Baca juga: Kemenkop UKM Percepat Penerbitan Izin Berusaha dan Sertifikasi Produk UMKM
Selain itu, BukuKas pada tahun ini telah memperoleh pendanaan seri B, yang akan dioptimalkan untuk memperluas jangkauan layanan yang ditawarkan pada pelaku usaha UMKM serta membangun solusi keuangan yang lengkap untuk usaha kecil sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

"BukuKas memiliki visi untuk menjadi platform pencatatan keuangan digital pilihan para UMKM di Indonesia, membantu jutaan pelaku UMKM mendigitalisasi operasi finansial dan bisnis mereka menjadi lebih sukses dan tumbuh," ucap dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

# data[].attributes.attachment_link.title
BI Dorong UMKM Lakukan Pencatatan Kas Lewat Aplikasi

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA, KOMPAS.com - Permodalan menjadi aspek penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM) untuk meningkatkan skala bisnisnya. Kendati demikian, pelaku UMKM kerap terganjal mendapatkan pendanaan lantaran dianggap belum memiliki akses perbankan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan akuntabilitas pencatatan keuangan memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan pendanaan dari perbankan.

# data[].attributes.body
- menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter
- stabilitas sistem keuangan
- kelancaran sistem pembayaran
Melonggarkan ketentuan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor

# data[].attributes.body
Pemberian kelonggaran uang muka/ down payment hingga 0% oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan. Kredit KP/PP dan KKB/PKB perlu dikselerasi untuk mendukung pemulihan di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk mendukung kinerja perekonomian nasional.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengesahkan aturan pelonggaran uang muka atau down payment (DP) hingga nol persen untuk kredit kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor.

Berlaku mulai 1 Maret 2021, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/2/PBI/2021 terkait Perubahan Ketiga atas PBI No. 20/8/PBI/2018 tentang Rasio LTV Untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan relaksasi tersebut bertujuan untuk menggairahkan minat dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi virus corona alias Covid-19.
Baca juga: Alasan Insentif PPnBM Belum Sentuh Kendaraan Bermotor Listrik
"Kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif saat ini diperlukan untuk mendorong sektor perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (3/3/2021).

"Antara lain, melalui penyaluran Kredit/Pembiayaan Properti (KP/PP) dan penyaluran Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB/PKB)," tambah dia.

Dilaksanakan beriringan dengan pengurangan tarif PPnBM dan menurut asas kehati-hatian dengan mempertimbangkan kredit perbankan yang masih dalam proses pemulihan, kebijakan terkait bakal terus dievaluasi.

Lebih lanjut, penerbitan beleid ini sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Februari 2021 lalu.
Baca juga: Konsumen Keluhkan Banyak Kesalahan Info PPnBM, Ini Jawaban Auto2000
Saat itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan putusan untuk memberi kelonggaran uang muka KKB/PKB menjadi paling sedikit nol persen bagi semua jenis kendaraan bermotor baru.

"Di tengah risiko kredit yang relatif masih terjaga, KP/PP dan KKB/PKB perlu diakselerasi untuk mendukung pemulihan di sektor terkait yang pada akhirnya akan mendukung kinerja perekonomian nasional," ujar

Kendati demikian, tak semua pihak bisa menerima insentif DP nol persen. Terdapat persyaratan bagi perbankan atau perusahaan pembiayaan agar bisa mengeluarkannya, yakni;

1. Rasio kredit macet untuk total kredit secara bruto kurang dari 5 persen.
2. Rasio kredit macet dari KP/PP secara bruto kurang dari 5 persen.
3. Bagi Bank yang memenuhi persyaratan rasio kredit macer, maka batasan rasio LTV/FTV untuk KP/PP menjadi paling tinggi 100 persen untuk seluruh jenis dan tipe properti serta seluruh fasilitas KP/PP.
4. Pemberian KP/PP, wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

# data[].attributes.attachment_link.title
BI Resmi Keluarkan Aturan Pelonggaran Kredit Kendaraan Bermotor - Kompas.com

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengesahkan aturan pelonggaran uang muka atau down payment (DP) hingga nol persen untuk kredit kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Berlaku mulai 1 Maret 2021, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/2/PBI/2021 terkait Perubahan Ketiga atas PBI No.

# data[].attributes.headline
1. Menjalankan kebijakan stimulus pada BI.

# data[].attributes.subject
1. Menjalankan kebijakan stimulus pada BI.

# data[].attributes.body
2. Menurunkan suku bunga guna meringankan para nasabah.

3. melonggarkan ketentuan Uang Muka kredit/pembiayaan Kendaraan Bermotor dan rasio LTV/FTV kredit/pembiayaan properti

# data[].attributes.body
Masalah terkait adalah pemulihan ekonomi yang berjalan perlahan harus didukung oleh kebijakan di setiap Bank Indonesia yang tepat, seperti penggunaan kebijakan stimulus ini diharapkan bisa meringankan nasabah dan memulihkan ekonomi pasca pandemi secara berkala.

# data[].attributes.attachment_link.title
Optimalkan Kebijakan Stimulus, Percepat Pemulihan Ekonomi

# data[].attributes.body
A.
1. Menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter :
- Memperpanjang masa berlaku kebijakan Kartu Kredit untuk Batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan .
- Fasilitas investasi dan perdagangan internasional.

2. Kelancaran Sistem Pembayaran:
-  Pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraaan bermotor baru.

3. Stabilitas sistem keuangan :
-  Kebijakan suku bunga kredit.

# data[].attributes.body
Bank Indonesia (BI) dinilai mampu menstabilkan nilai tukar rupiah setelah sempat terjatuh saat periode awal merebaknya Covid-19 di Tanah Air pada 2020 lalu. Berita ini terkait dengan kebijakan BI yaitu stabilitas sistem keuangan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dinilai mampu menstabilkan nilai tukar rupiah setelah sempat terjatuh saat periode awal merebaknya Covid-19 di Tanah Air pada 2020 lalu.

Tak hanya berhasil melewati krisis Covid-19, BI juga berhasil meningkatkan cadangan devisa ke rekor tertinggi pada Januari 2021, yaitu mencapai US$138 miliar, meski mengalami penurunan pada kuartal pertama 2020.

Posisi cadangan devisa pada Januari 2021 ini setara dengan 12,5 persen dari PDB Indonesia, dapat membiayai 10 bulan impor dan jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Dilansir melalui centralbanking.com, Senin (5/3/2021), disebutkan pencapaian tersebut sebagian besar merupakan hasil dari penerapan alokasi aset strategis ( strategic asset allocation/SAA) berdasarkan pendekatan faktor-makro pada 2018. SAA memperhitungkan aset dan lialibilitas yang terkait dengan risiko mata uang dan siklus aset.

Di samping itu, BI juga mencermati risiko nilai tukar berdasarkan posisi bersih antara ekspor dan impor, yang sbeagian mendorong kebutuhan likuiditas dolar AS dalam perekonomian domestik, serta dampak daya saing di pasar domestik.

Untuk mengatasi risiko mata uang, BI telah mengembangkan strategi untuk menyesuaikan eksposur mata uang yang diharapkan sesuai dengan operasi moneter. Hal ini juga mendorong mengurangi siklus dalam aliran portofolio. Di sisi aset pun, BI telah meningkatkan diversifikasi asetnya dengan tetap menjaga tingkat risiko yang terbatas.

"Krisis mengajarkan bank sentral pentingnya memiliki cadangan yang memadai. Namun, cadangan yang lebih tinggi meningkatkan biaya untuk menahannya," kata Hariyadi Ramelan saat masih menjadi Kepala Departemen Penegelolaan Devisa BI.

Sebagaimana diketahui, pada Maret 2020 lalu pasar keuangan Indonesia mengalami arus keluar modal yang tajam, yang mana saat itu terjadi penurunan likuiditas di pasar treasury Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan investor tiba-tiba menjual obligasi untuk mendapatkan akses tunai.

Hal ini menyebabkan antara 31 Januari hingga 24 Maret 2020, nilai tukar rupiah mengalami penurunan hingga 17,6 persen terhadap dolar AS. Oleh karena itu, BI menjalankan kebijakan berupa triple intervention mulai 2 Maret 2020 lalu.

Dalam upaya menstabilkan nilai tukar, BI secara serentak melakukan intervensi melalui kebijakan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) dalam denominasi rupiah untuk memitigasi risiko nilai tukar dan pasar spot dengan menjual dolar AS, serta membeli obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah di pasar sekunder.

Pendekatan tersebut terbukti mahal dalam jangka pendek, tercermin dari cadangan devisa Indonesia yang turun lebih dari US$9,5 miliar pada akhir Maret 2020. Namun, Ramelan mengatakan kebijakan triple intervention dinilai efektir dalam menenangkan permintaan dolar AS di pasar domestik dan menenangkan pembalikan tiba-tiba dari investor global.

Alhasil, sejal akhir Maret 2020, rupiah kembali pulih, dan pada 10 Juni 2020, nilai tukar rupiah meningkat 19,2 persen dari level terendahnya di Maret 2020. Pada periode selanjutnya, nilai tukar rupiah cenderung stabil.

Ramelan menjelaskan, BI mencoba mengurangi tekanan permintaan dari investor global atau bank yang membutuhkan uang tunai dalam dolar AS dengan mengelola tingkat kematangan melalui kebijakan DNDF tersebut.

"Melalui kebijakan itu, kami dapat mengurangi tekanan pada likuiditas dalam jangka pendek, jadi kami mencoba untuk menyalurkan sebagian dari permintaan dolar ke jangka waktu enam bulan dan sembilan bulan yang lebih panjang. Ini juga mengurangi kebutuhan intervensi di pasar spot dolar AS," jelasnya.

Atas kesuksesan ini, BI meraih penghargaan Reserve Manager of The Year dari Central Banking Publications (CBP). Kendati demikian, BI masih harus berupaya untuk menjaga stabilitas rupiah serta cadangan devisa ke depannya. Pasalnya, jalan pemulihan masih panjang dan risiko global menanti.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

# data[].attributes.attachment_link.title
Diakui Dunia, Ini Resep Jitu Bank Indonesia Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Pandemi | Finansial - Bisnis.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dinilai mampu menstabilkan nilai tukar rupiah setelah sempat terjatuh saat periode awal merebaknya Covid-19 di Tanah Air pada 2020 lalu. Tak hanya berhasil melewati krisis Covid-19, BI juga berhasil meningkatkan cadangan devisa ke rekor tertinggi pada Januari 2021, yaitu mencapai US$138 miliar, meski mengalami penurunan pada kuartal pertama 2020.

# data[].attributes.body
1. Menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter :

- Memperpanjang masa berlaku kebijakan Kartu Kredit untuk Batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan.

- Fasilitas investasi dan perdagangan internasional.

2. Kelancaran sistem pembayaran :

- Pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaran bermotor baru.

3. Stabilitas sistem keuangan :

- Kebijakan suku bunga kredit.

# data[].attributes.body
https://www.merdeka.com/uang/proyeksi-ekonomi-2022-tumbuh-55-persen-ini-dukungan-kebijakan-bank-indonesia.html

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo optimistis, ekonomi Indonesia 2022 mampu tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dia memprakirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini berkisar 4,7 persen sampai 5,5 persen secara year on year (yoy).

"Ini lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 3,69 persen yoy," kata Perry dalam Seminar G20:Scaling Up The Utilization Of Sustainable Financial Instruments, Jakarta, Jumat (18/2).

Perry menyampaikan, proyeksi tersebut didukung oleh langkah-langkah kebijakan bank sentral untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah menambahkan inklusif dan kebijakan ekonomi keuangan hijau sebagai salah satu dari 5 bauran kebijakan utama.

"Selain kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, dan pasar uang pendalaman."

Perkuat Sinergi

Selain itu, Bank Indonesia terus melanjutkan bauran kebijakan pada 2022 dengan terus bersinergi bersama otoritas terkait untuk mempercepat pemulihan dengan tetap menjaga stabilitas keuangan.

Faktor lainnya, kian melandainya kasus harian Covid-19 di Indonesia juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi domestik. Hal ini dukung oleh akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan.

"Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022," tutupnya.
Baca juga:
Strategi BI Hadapi Normalisasi Kebijakan The Fed Hingga Scarring Effect
Pemerintah Target Kemiskinan Ekstrem di 2023 Turun Hingga 3 Juta Penduduk
Airlangga Sebut Kinerja Ekspor Impor RI Makin Kuat Tahun Ini
Sri Mulyani: Hanya dalam 5 Kuartal PDB Kita Kembali Seperti Sebelum Pandemi
Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Target Investasi Asing Naik 30 Persen
Indonesia Rogoh Rp 655,56 T Demi Pertumbuhan Ekonomi 3,65 Persen di 2021

# data[].attributes.attachment_link.title
Proyeksi Ekonomi 2022 Tumbuh 5,5 Persen, ini Dukungan Kebijakan Bank Indonesia | merdeka.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo optimistis, ekonomi Indonesia 2022 mampu tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dia memprakirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini berkisar 4,7 persen sampai 5,5 persen secara year on year (yoy). "Ini lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 3,69 persen yoy," kata Perry dalam Seminar G20:Scaling Up The Utilization Of Sustainable Financial Instruments, Jakarta , Jumat (18/2).

# data[].attributes.body
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- Menjaga stabilitas sistem keuangan.

# data[].attributes.body
https://amp.kompas.com/money/read/2021/08/06/214300826/bi-sebut-kenaikan-transaksi-digital-kerek-pertumbuhan-ekonomi-ri

Ini termasuk dalam upaya pilar BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran karena bisa dilihat bahwa BI akan berupaya membantu kelancaran transaksi online yang diharapkan menjadi lebih cepat, aman serta lebih mudah diakses/digunakan sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia saat masa pandemi ini.