# data[].attributes.body
Masa Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer berawal dari pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 17 Agustus 1950 dan berakhir saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem parlementer. Dalam sistem ini, kegiatan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang bertanggung jawab langsung kepada DPR. Dalam sistem ini, presiden bertindak sebagai kepala negara.

# data[].attributes.body
Pada masa Demokrasi Liberal, terjadi tujuh kali pergantian Kabinet. Kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa Demokrasi Liberal antara lain:

# data[].attributes.body
Berkuasa sejak tanggal 6 September 1950 - 21 Maret 1951. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi dari PNI dan Masyumi. Natsir sebagai Perdana Menteri, sebelumnya pernah mengeluarkan mosi yang disebut “Mosi Integral Natsir” yang menghendaki Indonesia kembali ke bentuk kesatuan. Mosi ini diterima oleh Parlemen pada 17 Agustus 1950.

Kabinet Natsir memiliki program kerja, antara lain:

- Meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman.

- Konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

- Mengembankan dan memperkuat ekonomi rakyat.

- Serta memperjuangkan masalah Irian Barat.

Jatuhnya kabinet ini dikarenakan adanya mosi tidak percaya akibat dikeluarkannya UU No. 39 tahun 1950 menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS yang dianggap terlalu menguntungkan Masyumi. Pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Sukiman.

# data[].attributes.body
Kabinet Sukiman berkuasa sejak 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI dan Masyumi.

Kabinet ini memiliki program kerja, antara lain:
- Meningkatkan keamanan dan ketentraman, stabilitas sosial-ekonomi.
- Mempercepat persiapan Pemilu
- Menjalankan dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI.

Kabinet ini jatuh karena adanya penandatanganan bantuan dana dari Amerika (Mutual Security Act) yang menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen yaitu pelanggaran pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Pemerintahan kemudian dilanjutikan oleh Kabinet Wilopo

# data[].attributes.body
Kabinet Wilopo berkuasa sejak 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan koalisi dari partai PNI, Masyumi, dan non-partai.

Kabinet ini memiliki program kerja, antara lain:
- Persiapan Pemilu
- Kemakmuran rakyat
- Pendidikan rakyat
- Keamanan rakyat
- Menjalankan dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI.

Kabinet ini jatuh karena peristiwa sengketa tanah di Sumatra Timur (Tanjung Morawa) dan konflik internal AD (Peristiwa 17 Oktober 1952). Pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

# data[].attributes.body
Kabinet Ali Sastroamidjojo I berkuasa sejak 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi PNI dan NU.

Kabinet ini memiliki program kerja, antara lain:
- Persiapan Pemilu,
- Kemakmuran rakyat
- Pendidikan rakyat
- Keamanan rakyat.

Kabinet ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh kelanjutan peristiwa 17 Oktober 1952 dan pengunduran diri partai-partai koalisi dalam kabinet Ali. Pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap.

# data[].attributes.body
Kabinet Burhanuddin Harahap berkuasa sejak 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Kabinet ini merupakan koalisi partai Masyumi dan NU.

Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955 untuk memilih anggota legislatif dan badan konstituante. Empat partai pemenang pemilu 1955: PNI, Masyumi, NU, PKI.

Jatuhnya kabinet ini dikarenakan banyaknya mutase dalam lingkungan pemerintahan yang menimbulkan ketidaktenangan. Pemerintahan dilanjutkan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

# data[].attributes.body
Kabinet Ali Sastroamidjojo II berkuasa sejak 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI, Masyumi, dan NU.

Kabinet ini memiliki program kerja lima tahun, yakni:

- Pengembalian Irian Barat

- Pembentukan daerah otonom dan DPRD

- Perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai

- Menyehatkan keuangan negara

- Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Jatuhnya kabinet ini dikarenakan adanya pergolakan sosial dan krisis ekonomi yang makin memburuk serta pengunduran diri partai-partai koalisi. Pemerintahan dilanjutkan oleh Kabinet Djuanda

# data[].attributes.body
Kabinet Djuanda berkuasa sejak 9 April hingga 5 Juli 1959. Kabinet ini merupakan kabinet non-partai.

Kabinet ini memiliki program kerja bernama Panca Karya, yaitu:

- Membentuk Dewan Nasional

- Normalisasi keadaan republik

- Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB

- Perjuangan Irian Barat

- Mempergiat pembangunan.

Jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya pergolakan sosial dan krisis ekonomi yang memburuk sehingga Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.