# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI Di Lingkungan Masyarakat

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI Di Lingkungan Masyarakat

# data[].attributes.body
- Memberi bantuan pada orang yang membutuhkan. Misalnya, orang yang terkena musibah atau bencana alam.

- Saling menghargai dan menghormati antarumat beragama.

- Tidak melakukan hal yang bisa memicu perpecahan di lingkungan masyarakat.

- Saling bahu-membahu untuk menciptakan negara yang aman dan damai.

# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI Di Lingkungan  Tempat Sekolah

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI Di Lingkungan  Tempat Sekolah

# data[].attributes.body
- Rajin dan giat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Selalu berlaku sopan dan jujur pada teman, guru, dan seluruh orang yang terlibat di lingkungan sekolah.
- Hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Ini adalah salah satu bentuk sikap yang menunjukan cinta negara.
- Mengikuti upacara bendera 17 Agustus dan berbagai perlombaan yang diadakan. Ini dilakukan untuk menghargai jasa pahlawan yang telah membawa kita pada kemerdekaan.

# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI Di Lingkungan  Tempat Tinggal

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI Di Lingkungan  Tempat Tinggal

# data[].attributes.body
-  Menyayangi dan bersikap hormat pada seluruh anggota keluarga di rumah.
- Bersikap sopan dan santun pada tetangga di sekitar rumah.
- Tidak membedakan perlakuan pada sesama tetangga.
- Menjaga keamanan dan mengikuti peraturan yang berlaku.

# data[].attributes.headline
Arti Penting Peraturan Perundang - Undangan

# data[].attributes.subject
Arti Penting Peraturan Perundang - Undangan

# data[].attributes.body
1. Mewujudkan Ketertiban Dalam Masyarakat
= Mewujudkan beragam ketertiban dalam kehidupan masyarakat sangatlah diperlukan. Tata tertib ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bernegara, bentuk-bentuknya anekaragam.
2. Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Hubungan Sosial Dalam Masyarakat
= Kondisi ini memiliki relevasinya terhadap beragam bentuk penyimpangan dalam menjalankan norma hukum, misalnya hukum tebang pilih antara si misikn dan kaya, hukum tidak bersifat rasional, serta bentuk penyimpangan yang lainnya.
3. Mendatangkan Manfaat Bagi Kehidupan Masyarakat
= Kebermanfaatan sangatlah diperlukan dengan adanya perundang undangan di suatu negara. Kondisi ini setidaknya terjadi dalam berbagai kajian-kajian yang dilakukan, dengan adanya UUD 1945 misalnya telah dipustukan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka mengakui Ideologi Pancasila sebagai keyakinan masyarakat.
4. Mewujudkan Keadilan Dalam Bermasyarakat
= Terakhir dalam upaya memberikan penjelasan tentang urgensinya perundang undangan dilakukan dalam setiap negara ialah dapat mendatangkan keadilan bagi setiap masyarakat di dalamnya. Hal ini setidaknya memberikan penjelasan bahwa setiap sistem pemerintahan sudah seharusnya berkomitmen dalam mewujdukan keadilan dalam kehidupan.

# data[].attributes.body
1. Hukum Dasar
= UUD 1945 menjadi sumber hukum di RI. Artinya, ia menempati kedudukan tertinggi dalam sistem hukum Republik Indonesia. Karena itu, setiap peraturan yang berkedudukan di bawah undang-undang dasar harus bersumber dan berlandaskan pada UUD 1945.
2. Alat Kontrol
= Dengan berfungsi sebagai alat kontrol, UUD 1945 bisa menjadi alat untuk mengecek atau menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi RI atau malah bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pengatur
= Dalam fungsi pengatur UUD 1945 berperan mengatur kekuasaan negara, meliputi bagaimana cara menyusun, membagi, dan dilaksanakan. Karena itu, dalam melaksanakan kekuasaannya, seluruh lembaga negara, termasuk presiden, harus selaras dengan ketentuan dalam UUD 1945.
4. Alat Penentu
= UUD 1945 juga berfungsi sebagai penentu atas hak dan kewajiban negara, aparat pemerintah, dan warga negara. Dengan demikian, penentuan hak maupun kewajiban lembaga negara, aparat negara/pemerintah, dan warga negara harus dirumuskan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

# data[].attributes.body
1. Tertulis
= Artinya rumusan UUD 1945 jelas dan mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan juga setiap warga negara.
2. Singkat
=  Artinya UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok.
3. Supel
= Artinya UUD 1945 dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.
4. Rigid
= Artinya UUD 1945 hanya dapat diubah dengan cara tertentu secara khusus dan istimewa tidak seperti mengubah peraturan perundangan biasa.

# data[].attributes.body
1. Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang mengadakan peraturan - peraturan hukum. Syarat ini terpenuhi dengan adanya pemerintahan NKRI.
2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Syarat ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara Pancasila.
3. Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Syarat ini terpenuhi oleh penyebutan "seluruh tumpah darah Indonesia".
4. Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Syarat ini terpenuhi oleh penyebutan "disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia" yang berlangsung saat sejak timbulnya negara Indonesia sampai seterusnya selama negara Indonesia exist.

# data[].attributes.body
1. Persatuan
= Negara Indonesia adalah

negara yang melindungi dan meliputi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan.
2. Keadilan Sosial
= Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban  yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Kedaulatan Rakyat
= Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawarakatan perwakilan.
4. KeTuhanan dan Kemanusiaan
= Negara Indonesia merupakan negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.