# data[].attributes.body
PT TIMAH Tbk merupakan produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa.

Perusahaan berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara serta Cilegon, Banten.

# data[].attributes.body
Kerugian APBN yang dialami negara dialami pada pendapatan negara bukan pajak dikarenakan kerugian yang terjadi atas kasus korupsi yang dilakukan berefek pada berkurangnnya penerimaan negara (APBN) yakni Pendapatan Negara Bukan Pajak karena kerugian ini bersumber dari BUMN.

# data[].attributes.body
Karena PT Timah termasuk salah satu BUMN yang merupakan salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah maka jumlah keuntungan yang diatribusikan dalam bentuk dividen kepada pemerintah akan berkurang diakibatkan tindak kriminal yang dapat mengurangi laba perusahaan.

# data[].attributes.body
Kerugian Kawasan Hutan :

- Kerugian lingkungan ekologisnya Rp 157,83 T
- Ekonomi lingkungannya Rp 60,276 T
- Pemulihannya itu Rp 5,257 T

Total untuk yang di kawasan hutan adalah Rp 223.366.246.027.050

Kerugian Non Kawasan Hutan;

- Biaya kerugian ekologisnya Rp 25,87 Triliun
- Kerugian ekonomi lingkungannya Rp 15,2 T
- Biaya pemulihan lingkungan Rp 6,629 T.

Total untuk untuk nonkawasan hutan APL adalah Rp 47,703 triliun

TOTALNNYA : 271.069.687.018.700

# data[].attributes.body
Dari kutipan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa produksi timah dari PT Timah yang ada di Beltiung terhadap kontribusi dalam ekspor tidak terlalu signifikan. Padahal wilayah Bangka menyumbang 90% dari produksi dalam negeri. Tapi anehnnya PT Timah yang memiliki Izin Usaha Pertambangan merupakan produsen timah terbesar di Bangka hanya menyumbang 18% dari jumlah ekspor thn 2023. Berarti ada pihak2 lain yang melakukan ekspor diluar PT Timah. Jadi para penambang ilegal menjual timah ilegal yang telah ditambang ke smelter2 ilegak juga dan ada yang dijual lagi ke PT Timah dengan harga yang lebih mahal ada yang langsung diekspor tanpa sepengathuan PT Timah.

# data[].attributes.body
Karena korupsi + kerugian dari hasil tindak kriminal maka profit perusahaan PT Timah akan berkurang sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan ke negara juga berkurang apalagi tindak kriminal ini sudah merugikan pt timah selama beberapa tahun.

# data[].attributes.body
1. Pertumbuhan Ekonomi Makro 5,2% karena dengan adannya situasi ekonomi global yg tidak menentu jadi angka sekitaran 5%an akan menjadi angka yang lumayan di saat kondisi ekonomi seperti sekarang

2. Inflasi 4% karena Indonesia kemungkinan suku bungannya akan mengikuti Amerika & karena kondisi global yg gk nentu jadi angka 4% masih wajar

3. Nilai Tukar sekarang aja kisaran 15.900 sampai 16.000/USD jadi wajar

4. Gara2 perangg yg terus berkecamuk di antara negara2 OPEC seperti di timur tengah dan juga di Rusia maka ada kemungkinan bahwa harga crude oil akan naik

5. Lifting Minyak & Gas sekitar 1728 karena perusahaan2 minyak2an dan gas2 di Indonesia terus menerus ekspansi dengan membuka kilang2 minyak dan gas.

6. Tingkat suku bunga 6,7% karena rata2 nya memang kisana 6-7%an

7. Agama hanya 13 T soalnnya bisa dialokasikan ke yang kebih krusial dan penting

8. Ekonomi 1111T karena dengan meningkatnnya perekonomian di Indonesia maka Indonesia akan memiliki pendapatan yang besar di kemudian hari yang dapat menambah tabungan negara dan pendapatannya

9. Kesehatan 194,8 T karena kesehatan adalah hal yang paling utama bagi warga negara dengan warga sehat maka akan produktif

10. Ketertiban dan keamanan 320 T karena dengan masyarakat yg tertib akan menciptakan keamanan dan ketentraman baik secara hukum atau non-hukum jadi warga negara Indonesia tinggal di Indonesia nyaman dan aman

11. Pariwisata 6,8 T karena Indonesia kaya akan tempat2 wisata, budaya, dll jadi bisa menjadi sumber pemasukan bagi masayarakat dan negara

12. Pelayanan Umum 1391 T karena dengan masyarakat yang dilayani dengan baik maka masyarakat akan merasa nyaman dan semakin produktif

13. Pendidikan 450 T karena pengetahuan merupakan hal yang krusial dalam pengembangan dan pembangunan suatu negara terutama pembangunan dalam jangka panjang sehingga kualitas SDM Indonesia semakin unggul

14. Perlinfungan Lingkungan Hidup 21,26 T karena dengan lingkungan yang sehat maka bermanfaat bagi makhluk hidup sekitar, nambahin keasrian dan juga ningkatin kesehatan bagi makhluk hidup di sekitarnnya dan berpotensi dalam sektor pariwisata

15. Perlindungan sosial 447 T karena dengan masyarakat yang dijamin bahwa mereka dilindungi mereka akan merasa aman dan nyaman baik dalam berkegiatan sehingga meningkatkan produktivitas

16. Pertahanan 278 T karena dengan adannya potensi perang dunia ke 3 dan kondisi global yg tidak stabil maka penting untuk meningkatkan pertahanan negara

17. Perumahan dan Fasilitas Umum 83 T karena dengan masyarakat yang disediakan tempat tinggal dan fasilitas umum yang baik mereka dapat nyaman dalam berkegiatan

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta -

Lagi-lagi jajaran kejaksaan mencuri perhatian dengan pengusutan perkara korupsi. Masih hangat dalam ingatan soal Jiwasraya dan ASABRI, kini perkara pertambangan menjadi sorotan.

Kasusnya sendiri bertajuk dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 atau bolehlah disingkat kasus korupsi timah. Sampai detik ini sudah ada 16 orang tersangka yang dijerat kejaksaan yang mana nama tersangka terakhir menjadi buah bibir yaitu Harvey Moeis yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi.

Kasus ini tidak serta merta muncul. Beda dari kasus-kasus yang biasa diusut KPK melalui operasi tangkap tangan atau OTT, perkara yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ini biasa disebut menggunakan metode case building atau mengembangkan kasus. Biasanya dalam perkara yang diusut melalui case building, pasal yang dikenakan memiliki ancaman hukuman yang lebih ngeri dibanding perkara-perkara yang sifatnya suap-menyuap. Ancaman hukumannya seumur hidup penjara atau bahkan mati dengan syarat kondisi tertentu.

Kejagung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) atau bisa disebut juru bicara dari Kejagung yaitu Ketut Sumedana pertama kali bicara mengenai kasus ini pada Selasa, 17 Oktober 2023. Saat itu Ketut mengatakan penyidik Jampidsus sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan di 3 lokasi yang berada di Bangka.

"Tindakan penyitaan dan penggeledahan tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d tahun 2022," ujar Ketut kala itu.

Secara sederhana Ketut mengatakan kasus ini mengenai kerja sama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan itu dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Siapa Saja Tersangka?

Dalam perkara ini Kejagung sudah menetapkan 16 orang tersangka di mana seorang di antaranya dijerat terkait perintangan penyidikan. Sedangkan 15 orang tersangka lainnya dalam pokok perkara. Berikut rinciannya:

Tersangka Perintangan Penyidikan
1. Toni Tamsil alias Akhi (TT)

Tersangka Pokok Perkara
2. Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung
3. MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP
4. Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP
5. Hasan Tjhie (HT) selaku Direktur Utama CV VIP
6. Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP
7. Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP
8. Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS
9. Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN
10. Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT
11. Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
12. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011
13. Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018
14. Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah
15. Helena Lim (HLN) selaku manager PT QSE
16. Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT

Provinsi Bangka Belitung sendiri dikenal sebagai penghasil timah. Dalam praktiknya penambangan timah ilegal di wilayah itu marak. Menurut Kuntadi selaku Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Harvey mewakili PT RBT menghubungi sejumlah smelter atau bisnis-bisnis peleburan timah yang terlibat dalam kasus ini.

Harvey juga pernah menghubungi Mochtar Riza Pahlevi Tabrani ketika aktif sebagai Direktur Utama PT Timah. Maksud Harvey berkomunikasi dengan Mochtar adalah untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah itu yaitu dengan modus sewa-menyewa alat peleburan timah.

"Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud," kata Kuntadi.

Lalu apa kaitan dengan Helena Lim?

Sebelum menjerat Harvey, kejaksaan sudah lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumahnya disita duit miliaran jumlahnya serta brankas berisi perhiasan. Rupanya antara Harvey dan Helena ini terdapat benang merah. Kejagung menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktik terselubung itu di mana kemudian dikelola seolah-olah menjadi dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi Helena.

"(Keuntungan yang disisihkan) diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN," ujar Kuntadi.

Kasus ini masih berproses tetapi Kejagung sempat memunculkan dugaan kerugian lingkungan yang timbul. Angkanya fantastis: Rp 271 triliun. Dari mana hitungannya?

Kejagung pada 19 Februari 2024 menghadirkan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo. Dia melakukan penghitungan kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di Babel imbas dari dugaan korupsi yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 itu berisi tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Berikut bunyi pasal yang mengatur mengenai penghitungan kerugian lingkungan sebagaimana dilihat detikcom:

Pasal 4

(1) Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang:
a. pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau;
b. valuasi ekonomi lingkungan hidup.

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh:
a. pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab di bidang penaatan hukum lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat; atau
b. pejabat eselon II Instansi Lingkungan Hidup Daerah.

(3) Penunjukan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas:
a. bukti telah melakukan penelitian; dan/atau
b. bukti telah berpengalaman, di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penunjukan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format Penunjukan Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dan/atau masyarakat.

Pasal 6

(1) Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup oleh ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

(2) Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dihitung oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dalam proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

(3) Perubahan besarnya Kerugian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipengaruhi oleh faktor teknis dan nonteknis.

(4) Faktor teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :

a. durasi waktu atau lama terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
b. volume polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
c. parameter polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
d. luasan lahan dan sebaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
e. status lahan yang rusak.

(5) Faktor nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. inflasi; dan/atau
b. kebijakan pemerintah.

Menimbang hal-hal di atas, menurut Bambang, angka kerugian lingkungan dalam kasus itu mencapai Rp 271.069.688.018.700 atau Rp 271 triliun. Bambang menjelaskan angka Rp 271 triliun adalah perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan. Dia merinci perhitungan kerugian dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan. Rinciannya sebagai berikut:

Kerugian Kawasan Hutan:
- Kerugian lingkungan ekologisnya Rp 157,83 Triliun
- Ekonomi lingkungannya Rp 60,276 Triliun
- Pemulihannya itu Rp 5,257 Triliun
Total untuk yang di kawasan hutan adalah Rp 223 Triliun atau lengkapnya Rp 223.366.246.027.050.

Kerugian Non Kawasan Hutan:
- Biaya kerugian ekologisnya Rp 25,87 Triliun
- Kerugian ekonomi lingkungannya Rp 15,2 Triliun
- Biaya pemulihan lingkungan Rp 6,629 Triliun
Total untuk untuk nonkawasan hutan APL adalah Rp 47,703 Triliun

"Totalnya kerugian itu yang harus juga ditanggung negara adalah 271.069.687.018.700," kata Bambang dalam jumpa pers bersama Kejagung saat itu.

Bambang mendata total luas galian terkait kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung sekitar 170.363.064 hektar. Namun, luas galian yang memiliki izin usaha tambang atau IUP hanya 88.900,462 hektare.

"Dan dari luasan yang 170 ribu (hektare) ini ternyata yang memiliki IUP itu hanya 88.900,661 hektare, dan yang non-IUP itu 81.462,602 hektare," ujar dia.

Angka ini bukanlah angka kerugian negara yang timbul dalam kasus ini, melainkan angka awal sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat 1 di Permen LH 7/2014. Terkait penghitungan kerugian negara yang masih dihitung itu sebelumnya juga sudah disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Kuntadi.

"Kerugian ini masih akan kita tambah dengan kerugian keuangan negara yang sampai saat ini masih berproses. Berapa hasilnya masih kita tunggu," kata Kuntadi.

"Hasilnya seperti apa, yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan beberapa saat yang lalu sudah kami sampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk perumusan formulasi penghitungannya," imbuhnya.
Simak juga 'Ini Peran Suami Sandra Dewi dalam Kasus Korupsi Komoditas Timah': [Gambas:Video 20detik]
(dhn/tor)

# data[].attributes.attachment_link.title
Memahami Kasus Korupsi Timah yang Timbulkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T

# data[].attributes.attachment_link.description
Sebelum menjerat Harvey, kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim jadi tersangka. Dari rumahnya disita duit miliaran jumlahnya serta brankas berisi perhiasan.

# data[].attributes.body
Kasus ini menyandung banyak pelaku seperti suami artis berinisial HM dan juga seorang public figure asal PIK berinisial HLM

# data[].attributes.body
APBN adalah anggaran belanja pemerintah/negara untuk kebutuhan service(jasa), pembangunan manufaktur, subsidi, dan kebutuhan lainnya. Umumnya APBN berasal dari pajak2 yang diterima negara seperti pajak penghasilan, Ppn, PBB, dan juga ada dari pendapatan BUMN, hibah,dll.

Fungsi APBN :

1. Pengawasan

2. Alokasi

3. Distribusi

4. Stabilisasi

5. Otorisasi

6. Perencanaan

Macam2 APBN :

1. Dinamis

2. Defisit

3. Surplus

# data[].attributes.body
APBD digunakan pemda untuk melakukan banyak hal diantarannya :

Membangun/ Merenovasi gedung pendidikan(sekolah, dll)

Perbaikan jalan

# data[].attributes.body
1. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung

2. Subsidi BBM

3. Bansos untuk masyarakat kurang mampu

# data[].attributes.body
adalah anggaran belanja pemerintah daerah yang berasal dari usaha2 seperti badan usaha daerah, maupun pendapatan di luarnnya seperti retribusi parkir, pajak hotel, pajak mall, dan lainnya, dan juga ada yang dari DAU / Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat.