# data[].attributes.attachment_caption
Patung marble filsuf Socrates yang dibuat oleh seniman W.V. Casey pada tahun 1950, berlokaasi di Butler University, Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat.

# data[].attributes.body
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu (😄) dapat:
1. Menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer 1950-1959
2. Menganalisis sistem kepartaian yang berlangsung pada masa Demokrasi Parlementer
3. Membandingkan pelaksanaan Pemilu pada masa Demokrasi Parlementer dengan pemilu pada masa Reformasi
4. Menjelaskan kebijakan dan sistem ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer
5. Menyajikan presentasi hasil identifikasi tentang kehidupan politik masa Demokrasi Liberal dengan menggunakan berbagai media dan literatur dalam bentuk Mind Mapping

# data[].attributes.attachment_caption
Gambar Kampanye partai masyumi saat demokrasi indonesia tahun 1949 1959

# data[].attributes.body
Mempelajari sistem demokrasi parlementer yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1950-an, dapat memberikan pembelajaran pada kita tentang bagaimana bangsa Indonesia belajar berdemokrasi pada masa awalnya. Hal ini tentu saja dapat menjadi hikmah bagi kita di tengah kehidupan demokratis yang kini tengah berlangsung. Penerapan kebijakan di bidang ekonomi dalam suasana demokratis seperti pada tahun 1950-an tentu dapat menjadi pembelajaran kesejarahan yang positif bilamana hendak membandingkannya dengan konteks kekinian.

# data[].attributes.attachment_caption
Lukisan René Magritte berjudul "The Son of Man" yang dibuat pada tahun 1964

# data[].attributes.body
K1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya,

K2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia,

K3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah,

K4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

# data[].attributes.headline
Sejarah Indonesia Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

# data[].attributes.subject
Sejarah Indonesia Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

# data[].attributes.attachment_caption
Ilustrasi Pemilu 1955. LIFE/Howard Sochurek

# data[].attributes.body
Setelah Indonesia menggunakan sistem Federal, yang dianggap kurang cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia serta sulitnya untuk melakukan integrasi dalam berbagai aspek, Indonesia memutuskan untuk memakai sistem politik Demokrasi Liberal selama kurang lebih 9 tahun (1950-1959). Penggunaan sistem Demokrasi Liberal diperkuat dengan adanya 13 November 1945, yang menggantikan konsep pemerintahan Presidensial menjadi bentuk sistem parlementer. Selain itu, Indonesia mencontoh beberapa negara Barat yang dianggap sukses menerapkan sistem Demokrasi Liberal.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Kehidupan politik negara bernama Republik Indonesia resmi berjalan setelah 17 Agustus 1945 Sukarno-Hatta membacakan ikrar proklamasi kemerdekaan. Itu menjadi tanda terbebasnya rakyat dari pengaruh kolonialisme. Sukarno berdiri di garda terdepan. Bersama generasi founding fathers lain, dia menjajaki jalan hidup baru: mendirikan negara berdaulat.

Sebagai pemegang kursi tertinggi pemerintahan Indonesia, Sukarno membuat banyak racikan politik. Bentuknya disesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti pasca kemerdekaan (1945-1949) yang mengusung "sistem presidensial". Sukarno bertindak sebagai kepala negara cum kepala pemerintahan. Masa ini arah politik belum terlihat jelas karena masih meraba-raba wujud pastinya. Pemerintah lebih berfokus kepada usaha mempertahankan kemerdekaan.

Memasuki periode 1950-1959 Sukarno merancang "sistem demokrasi parlementer". Sebagai kepala negara, ia didampingi seorang perdana menteri dalam mengurusi pemerintahan. Bentuk politik bebas aktif ini juga dikenal sebagai masa "demokrasi liberal". Tidak bisa dibilang sukses tetapi mampu memberi warna di dalam kehidupan bernegara RI. Juga membuka jalan bagi wujud politik di masa setelahnya karena berhasil melahirkan banyak partai politik, serta rasa ingin berpolitik di antara warga negara.

Alam pikir kebebasan bernegara yang diusung Sukarno selama periode tersebut sebetulnya telah muncul lebih dini dari negara Indonesia itu sendiri. Pemikirannya hadir di masa perjuangan, saat cerminan negara ideal di mata Bung Karno merujuk kepada sebagian kecil negeri di Benua Biru yang sukses membangun negeri dan mengukir namanya dalam sejarah. Sukarno melihat suatu kesuksesan di balik kebebasan itu. Meski tidak dapat dipungkiri tetap melahirkan sisi gelap yang dapat mengancam keberlangsungan bernegara.

Di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Sukarno menulis sebuah artikel pada 1941 berjudul "Demokrasi Politik dengan Demokrasi Ekonomi = Demokrasi Sosial". Dia memberi gambaran tentang sistem parlementer yang diterapkan negara-negara Eropa sesudah Revolusi Prancis. Menurutnya sistem itu berhasil melahirkan politieke democratie (demokrasi politik): semua lapisan rakyat mempunyai hak bercampur tangan di dalam politik kenegaraan, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

"Kalau ditilik dengan sekelebatan mata saja, maka memang cara pemerintahan semacam ini seperti sudah bisa menyenangkan 100% kepada rakyat. Toh sudah boleh memilih atau dipilih, boleh membuat usul ini atau itu, boleh menyetem pro kalau mufakat dan boleh menyetem menolak kalau tidak mufakat, boleh mengadakan undang-undang baru atau meniadakan undang-undang lama," kata Sukarno.

Bukan Pilihan Terbaik

Layaknya dua sisi mata uang, kebebasan bernegara yang baik seperti ini juga melahirkan suasana yang tidak baik bagi rakyatnya. Di dalam negeri-negeri yang memakai praktek pemerintahan demikian, kata Sukarno, rakyat belum sepenuhnya senang. Urusan politik dan ekonomi di antara penguasa yang memiliki pengaruh kuat akan menggerus kaum lemah. Rakyat yang menderita secara ekonomi masih saja banyak ditemui di tengah pemerintahan ini.

"Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat sejahteranya rakyat jelata, politik demokrasi atau parlementer demokrasi saja belumlah cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kesama-rasa-sama-rataan di lapangan lain," ungkap Sukarno.

Ada periode transisi yang cukup penting antara 1957-1959. Daniel S. Lev dalam The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959, mengatakan jikaselama tahun-tahun tersebut, difusi kekuatan politik yang sebelumnya begitu luas -terbagi ke dalam bentuk ideologi partai-partai politik, paham individu, serta warna organisasi- digantikan oleh tiga wujud: Presiden Sukarno, tentara, dan partai komunis. Di sinilah "sistem demokrasi terpimpin" memulai debutnya, memperlihatkan bentuk yang ditetapkan untuk menguasai pemerintahan.

"Begitu dramatis pengalaman politik periode ini dan begitu mendalam terukir di benak banyak orang Indonesia sehingga pengaruhnya masih sangat kuat dan dapat diperkirakan akan mempengaruhi karakter perkembangan politik Indonesia selama tahun-tahun yang akan datang," tulis Daniel S. Lev.

Tahun 1958, menjelang pergantian sistem pemerintahan, Sukarno mengubah sikapnya terhadap demokrasi parlementer. Saat memberi kuliah tentang Pancasila di Istana Negara, Sukarno mengemukakan pandangan kritisnya. Menurutnya, parlementer demokrasi hanya sebuah ideologi politik. Sistem seperti ini datang dari ideologi politik kapitalisme yang sedang naik.

Menurut peneliti sejarah Max Lane, ada dua alasan yang mengiringi perubahan sikap Sukarno tersebut. Pertama, mulai meresapnya pemahaman kaum kiri ke dalam alam pikir Si Bung. Terlihat dari caranya mengkritik demokrasi liberal yang bentuknya umum diungkapkan oleh kaum kiri di mana pun: menuntut kesamaan. Dalam demokrasi liberal, kata Sukarno, semua warga negara dan semua kekuatan punya hak formal yang sama, tetapi karena kekuatan keuangannya berbeda, hak formal itu batal sebab.

Kedua, praktik demokrasi liberal secara nyata tidak mudah diterapkan di Indonesia. Sukarno menyaksikan sendiri gagalnya penerapan demokrasi semacam ini. Sejak kemerdekaan, khususnya 1950-1958, kehidupan politik parlementer diwarnai oleh gonta-ganti koalisi kabinet. Friksi antar partai juga semakin tajam. Sukarno tidak melihat keajegan yang mampu menopang perpolitikan republik ini. Dia dan banyak orang mengeluh kerap terjadi saling jegal-menjegal antar pengaruh.

"Parlementer demokrasi memberi kans yang sama secara demokrasi kepada semua orang di bidang politik sama, itupun zoegenaamd (seharusnya). Sebab dalam prakteknya si pemegang uanglah yang bisa membiayai surat-kabar, membiayai propaganda," kata Sukarno. "... kita sebenarnya tidak boleh memakai parlementer demokrasi".

Mengambil Sikap

Beres dengan demokrasi parlementer, Sukarno mencoba sistem baru: demokrasi terpimpin. Masuknya periode demokrasi terpimpin ini sebetulnya sudah ditandai dengan suatu peristiwa penting beberapa tahun sebelumnya. Pada 17 Oktober 1952, sekelompok kecil tentara mengarahkan moncong meriam ke arah Istana Merdeka. Mereka geram atas ulah para politikus, termasuk Sukarno, di parlemen yang dianggap merecoki urusan internal militer. Kabar yang beredar, ada rencana untuk mereorganisasi sekaligus mengurangi anggaran tentara demi efisiensi. Versi lain menyebut adanya intrik politik persaingan antar partai.

Dianggap sebagai biang keladi, KSAD Kolonel Abdul Harus Nasution mendapat murka sang Presiden. "Engkau benar dalam tuntutanmu, akan tetapi salah di dalam caranya," kata Sukarno dalam otobiografinya Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat. "Sukarno tidak sekali-kali akan menyerah karena paksaan. Tidak kepada seluruh tentara Belanda dan tidak kepada satu batalyon Tentara Nasional Indonesia," tegasnya.

Peristiwa kudeta kecil itu menjadi peringatan bagi Sukarno untuk mengambil sikap. Maka bercermin insiden tersebut, Bung Karno kemudian datang dengan ide Demokrasi Terpimpin. Sebagaimana Pancasila, ide itu pun diakuinya berdasarkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Indonesia: musyawarah untuk mufakat. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan TV Belanda, dia mengatakan, "Demokrasi terpimpin bukanlah sebuah kediktatoran, demokrasi terpimpin adalah demokrasi dengan kepemimpinan."

Sukarno kemudian memaklumatkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara dan membubarkan lembaga konsitituante sekaligus menandai berakhirnya demokrasi parlementer. Presiden merasa jengah setelah lebih dari tiga tahun, Konstituante tak kunjung mencapai kata sepakat. Di samping suasana kisruh akibat pemberontakan PRRI-Permesta di dalam negeri.

Sejak 1962, Sukarno lebih mendorong konsepsi Nasakom dan Front Nasional. Pada tahun-tahun tersebut, kata Lane, gerakan mobilisasi massa pendukung Sukarno semakin besar. Hal itu disertai juga dengan dukungan ide-ide "sosialisme ala Indonesia" yang diusung Sukarno. Gerakan itu agaknya menjadi solusi yang diharapkan bisa memecahkan kebuntuan situasi politik nasional.

"Tetapi Sukarno tetap memberlakukan sanksi administratif, yakni larangan terhadap PSI, Masyumi, dan Murba," tulis Lane.

Pada 1963 didirikan Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi (Kotrar) langsung di bawah komando Sukarno, yang menggantikan Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) pimpinan Jenderal Nasution. Menurut Max Lane, sejak ada Kotrar di Indonesia terjadi perubahan konsep penggantain pemerintah menjadi Retooling Kabinet -artinya mereka yang dianggap datang dari golongan "kanan" di dalam kabinet diganti dengan yang "kiri" atau progresif.

Itulah sebabnya Sukarno menyebut demokrasi terpimpin yang dibawanya bukanlah kediktatoran. Padahal menjelang akhir-akhir kekuasaannya, ada gejala kebebasan rakyat terbungkam. Sri Bintang Pamungkas dalam Ganti Rezim Ganti Sistim: Pergulatan Menguasai Nusantara, mencatat ada sejumlah tokoh pergerakan yang tersingkir. Bahkan Sutan Sjahrir, Anak Agung Gde Agung, Subadio, Prawoto, dan Mohammad Roem harus mendekam di penjara berkat sikap Sukarno tersebut.

"Alasannya karena menurut "logika revolusi" harus ditarik garis yang tegas antara kawan dan lawan. Karena kami tidak dipandang sebagai kawan maka kami dianggap musuh. Sangat sederhana berpikir menurut logika revolusi!" tegas Roem dalam Bunga Rampai dari Sejarah.

Puncaknya, kepemimpinan Sukarno tidak dapat lagi menopang sistem kenegaraan di Indonesia. Ketika kepemimpinannya jatuh, alih-alih menjadi baik, peralihan kekuasaan pun malah menempatkan Soeharto lebih kokoh di puncak pemerintahan tertinggi Republik dan berlaku otoriter.

# data[].attributes.attachment_link.description
Sejak kali pertama diangkat sebagai presiden Republik Indonesia, Sukarno banyak memberikan corak politik.

# data[].attributes.attachment_caption
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam dengar pendapat dengan Majelis Rendah di London, Inggris, pada 1 Februari 2023. (via REUTERS/UK PARLIAMENT/JESSICA T

# data[].attributes.body
1. Parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar
2. Sistem multipartai.
3. Parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran/ideologi
4. Pengawasan yang ketat dari parlemen menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi
5.Kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti
6. Pemilu 1955 terlaksana sangat demokratis
Hal berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas

# data[].attributes.attachment_caption
Mantan Menteri Agama Prof. KH Sjaifuddin Zuchri berpidato dalam kampanye partai NU Wilajah DKI Jakarta yang terakhir di lapangan Banteng Jumat 25 Juni 1971. 

# data[].attributes.headline
Perkembangan Awal Demokrasi Liberal di Indonesia

# data[].attributes.subject
Perkembangan Awal Demokrasi Liberal di Indonesia

# data[].attributes.body
Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Namun, pada 13 November 1945, pemerintah republik Indonesia mengeluarkan suatu maklumat politik yang memiliki tujuan pengakuan kedaulatan RI serta tumbuhnya partai politik di Indonesia. Maklumat tersebut disalahartikan sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari yang berupa sistem presidensial hingga menjadi sistem parlementer yang merupakan cikal bakal dari munculnya demokrasi liberal. Selama rentang waktu 1945 hingga 1949, pemerintahan Indonesia disibukkan dengan intervensi dari Belanda. Bentuk pemerintahan pun berubah-ubah. Bahkan bentuk negara juga berubah. Bentuk awal negara Indonesia ialah republik kesatuan. Namun ketika terjadi konflik dengan Belanda, bentuk negara Indonesia sempat menjadi berbentuk federasi.

# data[].attributes.attachment_caption
Seri Tempo: Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959 

# data[].attributes.headline
Perkembangan Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Perkembangan Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala Negara. Demokrasi liberal dikenal pula sebagai demokrasi parlementer karena pada saat itu berlangsung pemerintahan parlementer. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir dari partai Masyumi sebagai perdana menteri.

# data[].attributes.attachment_caption
Ilustrasi partai-partai pada masa demokrasi liberal. Sumber: Kumparan.com

# data[].attributes.headline
Sistem Ke-Partaian Pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Sistem Ke-Partaian Pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen . Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala Negara . Demokrasi liberal dikenal pula sebagai demokrasi parlementer karena pada saat itu berlangsung pemerintahan parlementer. Di Indonesia, implementasi dari kebebasan politik ini tercermin dari keberadaan banyak partai politik pada sistem demokrasi liberal pada masa itu. Misalnya, terdapat lebih dari 3 partai yang menganut asas Islam, yaitu NU, Masyumi, Pergerakan Tarbiyah Indonesia, dan PSI.

# data[].attributes.attachment_caption
Pengambilan sumpah anggota Dewan Konstituante 1956. Setelah tak tercapai kebulatan suara pada sidang-sidang Konstituante terkait UUD baru (Wikimedia Commons).

# data[].attributes.body
Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dewan Konstituante dan rentetan peristiwa politik selama masa demokrasi liberal mencapai klimaksnya pada bulan Juni 1959 mendorong Presiden Soekarno untuk mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

# data[].attributes.body
1. Buatlah Kelompok bersama dengan rekan anda (6 Kelompok), dan diskusikanlah beberapa hal berikut
2. Keberhasilan dan Kegagalan di Setiap Kabinet pada masa Demokrasi Liberal,
3. Hasil diskusi dibuat dalam bentuk mind mapping
4. Gunakan berbagai macam aplikasi pendukung (Canva, PPT, Lucid Chart dan lainnya)
5. Kumpulkan hasil kerja kelompok kepada Guru kalian 👻

Pembagian topik setiap kelompok sebagai berikut!
1. Kelompok 1 Keberhasilan dan Kegagalan program kerja Kabinet Natsir (1950-1951)
2. Kelompok 2 Keberhasilan dan Kegagalan program kerja Kabinet Sukiman (1951-1952)
3. Kelompok 3 Keberhasilan dan Kegagalan program kerja Kabinet Wilopo (1952-1953)
4. Kelompok 4 Keberhasilan dan Kegagalan program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan II (1955 dan 1957)
5. Keberhasilan dan Kegagalan program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956)
6. Kelompok 6 Keberhasilan dan Kegagalan program kerja Kabinet Djuanda (1957-1959)