# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana solusi atau masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana solusi atau masalah dibawah ini?

# data[].attributes.body
jangan lupa berikan vote "like" or "dislike"

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Home

Berita

STOP Buang Air Besar Sembarangan Untuk Lingkungan dan Masyarakat Yang Sehat

Foto untuk : STOP Buang Air Besar Sembarangan Untuk Lingkungan dan Masyarakat Yang Sehat

Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dilaksanakan oleh Program Kesehatan Lingkungan UPT BLUD Puskesmas Gerung adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Dalam hal ini Haryani, AMKL. selaku Petugas Kesling melakukan Pendekatan partisipatif ini mengajak masyarakat untuk mengalisa kondisi sanitasi melalui proses pemicuan kepada masyarakat tentang pencemaran lingkungan akibat BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

Tujuan Program Sanitasi Total adalah menciptakan suatu kondisi masyarakat (pada suatu wilayah) :

a. Mempunyai akses dan menggunakan jamban sehat

b. Mencuci tangan pakai sabun dan benar sebelum makan, setelah BAB, sebelum memegang bayi setelah menceboki anak dan sebelum menyiapkan makanan.

c. Mengelola dan menyimpan air minum dan makanan yang aman.

d. Mengelola sampah dengan baik.

e. Mengelola limbah rumah tangga (cair dan padat).

Program ini berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatannya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam STBM dimulai tingkat partisipasi yang terendah sampai tertinggi. masyarakat tidak hanya diberi informasi, tidak hanya diajak berunding tetapi sudah terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan bahkan sudah mendapatkan wewenang atas kontrol sumber daya masyarakat itu sendiri serta terhadap keputusan yang mereka buat. Dalam prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat telah disebutkan bahwa keputusan bersama dan action bersama dari masyarakat itu sendiri merupakan kunci utama.

Diharapkan setelah dilakukan kegiatan ini masyarakat bisa menghentikan kebiasaan perilaku buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban keluarga. Karena buang air besar sembarangan akan mencemari lingkungan sekitarnya bahkan menjadi sumber penyakit bagi Masyarakat sekitar. Dari pendekatan ini juga ditimbulkan kesadaran bahwa sanitasi (kebisaan BAB disembarang tempat) adalah masalah bersama karena dapat berimplikasi kepada semua masyarakat sehingga pemecahannya juga harus dilakukan dan dipecahkan secara bersama dari Individu, Tokoh Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Lintas Sektoral Lainnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
STOP Buang Air Besar Sembarangan Untuk Lingkungan dan Masyarakat Yang Sehat

# data[].attributes.attachment_link.description
Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dilaksanakan oleh Program Kesehatan Lingkungan UPT BLUD Puskesmas Gerung adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Dalam hal ini Haryani, AMKL. selaku Petugas Kesling melakukan Pendekatan partisipatif ini mengajak masyarakat untuk mengalisa kondisi sanitasi melalui proses pemicuan kepada masyarakat tentang pencemaran lingkungan akibat BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana solusi dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana solusi dibawah ini?

# data[].attributes.body
jangan lupa berikan vote "like" or "dislike"

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Pringsurat - Banyak inovasi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada publik yang dilakukan pemerintah dan instansi-instansi terkait. Salah satunya yang dilakukan oleh Puskesmas Pringsurat. Guna memberikan fasilitas kesehatan pada pasien khusus anak-anak dan mendukung tumbuh kembang anak, Puskesmas Pringsurat meluncurkan Puskesmas Ramah Anak.

Selain untuk menambah fasilitas pelayanan, hadirnya Puskesmas Ramah Anak diharapkan dapat mengurangi pula angka kematian bayi di kecamatan tersebut.

"Pencetusan Puskesmas Ramah Anak di kecamatan Pringsurat ini karena memang dua tahun terakhir ini angka kematian bayi dan anak di Kecamatan Pringsurat cukup tinggi, maka dengan adanya puskesmas ini angka kematian bayi semakin berkurang," ujar Kepala Puskesmas Kecamatan Pringsurat, dalam laman resmi Pemkab Temanggung.

Puskesmas Ramah Anak di Puskesmas Pringsurat sendiri diresmikan pada bulan September lalu. Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Temanggung, Suparjo mengungkapkan bahwa Puskesmas Pringsurat ini merupakan puskesmas ke-17 yang mendapatkan predikat Puskesmas Ramah Anak.

"Puskesmas Pringsurat ini adalah puskesmaske-17 di Kabupaten Temanggung. Masih kurang 9 puskesmaslagi. Harapannya,tahundepansemuapuskesmas di Kabupaten Temanggung akan menjadi puskesmas yang ramah anak," terang Suparjo.
Fasilitas untuk Semua Umur
Dikutip dari laman resmi Pemkab Temanggung, Suparjo menjelaskan, dalam memberikan pelayanan kesehatan puskesmas harus meliputi semua segmen umur, dari bayi hingga lansia. Maka, perlunya ada puskesmas ramahana kini sebagai program pendukung yang memberikan kenyamanan bagi pasien anak.

Sementara Bupati Temanggung, HM Al Khadziq , berpesan untuk menjaga fasilitas anak-anak dengan baik, agar anak-anak merasa tidak takut ketika akan berobat ke puskesmas. Selain itu, pelayanan kesehatan untuk anak-anak juga harus memadahi, memperhatikan kebutuhan gizi harus diperhatikan dengan baik dan harus adanya tenaga medis yang menanganik husus bidang kesehatan anak dan balita.

Dijelaskan pula, untuk mendapat predikat sebagai Puskesmas Ramah Anak harus memenuhi beberapa komponen, di antaranya adalah masalah keamanan bagi anak-anak, adanya ruang laktasi, tersedianya cakupan-cakupan pelayanan kesehatan anak, adanya ruang bermain yang aman untuk anak, dan adanya jaminan tenaga medis yang mumpuni.
breaking-news editor-pick fasilitas kesehatan feature puskesmas pringsurat puskesmas ramah anak suaprjo

# data[].attributes.attachment_link.title
Tingkatkan Fasilitas Kesehatan Melalui Puskesmas Ramah Anak | TEMANGGUNG DAILY

# data[].attributes.attachment_link.description
Pringsurat - Banyak inovasi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada publik yang dilakukan pemerintah dan instansi-instansi terkait. Salah satunya yang dilakukan oleh Puskesmas Pringsurat. Guna memberikan fasilitas kesehatan pada pasien khusus anak-anak dan mendukung tumbuh kembang anak, Puskesmas Pringsurat meluncurkan Puskesmas Ramah Anak.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana solusi dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana solusi dibawah ini?

# data[].attributes.body
jangan lupa berikan vote "like" or "dislike"

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Tak hanya membebaskan biaya pengobatan, BPJS Kesehatan juga menawarkan layanan khusus bagi kesehatan ibu hamil. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memahami hak-hak apa yang didapatkan selama masa kehamilan. Berikut ulasan lengkap mengenai fasilitas selama kehamilan dari BPJS Kesehatan.

1. Layanan Selama Kehamilan

Seperti yang kita tahu, masa kehamilan memakan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, kesehatan dan keselamatan ibu serta calon bayi begitu penting, untuk dijaga sebaik mungkin. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta, Anda bisa mendapatkan perawatan kehamilan dari BPJS Kesehatan. Selain itu, jika dianggap perlu, bayi yang dikandung juga bisa didaftarkan sebagai peserta. Selama masa kehamilan, ibu hamil bebas melakukan pemeriksaan dengan memanfaatkan layanan BPJS secara rutin. Hal ini pun bisa dilakukan di Fasilitas Kesehatan ( Faskes) Tingkat 1 yang mencakup puskesmas, klinik, hingga fasilitas kesehatan lain (yang bekerja sama dengan BPJS). Jika fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak memiliki fasilitas memadai, maka ibu hamil akan memperoleh rujukan ke Faskes Tingkat 2. Yang termasuk Faskes Tingkat 2 yaitu rumah sakit yang mempunyai fasilitas serta peralatan kesehatan lebih lengkap.

2. Layanan USG

Tak hanya memperoleh layanan bersalin, ibu hamil peserta BPJS Kesehatan juga berhak mendapatkan pemeriksaan Ultrasonography atau USG. Penting bagi Anda untuk memahami ketentuan yang berlaku sejak awal, agar saat melakukannya tidak mengalami kendala berarti. Pada layanan USG, ibu hamil hanya bisa menikmati layanan ini 1 kali saja selama masa kehamilan. Selain itu, prosesnya pun harus mendapatkan rujukan dari dokter spesialis kandungan yang sebelumnya telah memeriksa peserta. Jika diketahui pemeriksaan USG atas kemauan sendiri, maka peserta ibu hamil harus membayar semua biayanya. Pasalnya, BPJS tidak akan membayar, jika pemeriksaan atas dasar kehendak sendiri.

3. Layanan Persalinan

BPJS juga akan menanggung biaya persalinan peserta. Namun tentunya hal tersebut harus dilakukan berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan. Termasuk sejumlah prosedur wajib lainnya yang diperlukan oleh peserta. Di samping itu, tidak ada batasan tertentu untuk memperoleh fasilitas persalinan ini. Setiap peserta berhak memeroleh layanan persalinan setiap kali hamil dan melahirkan. Lebih lanjut lagi, proses ini akan ditangani oleh Faskes Tingkat 1. Sebab pada faskes ini, sudah tersedia tenaga khusus untuk membantu kebutuhan selama persalinan.

4. Layanan Operasi Caesar

Ada beberapa kasus yang membuat peserta BPJS harus menjalani prosedur Umumnya, peserta BPJS harus memperoleh rujukan ke operasi Caesar. Kondisi ini memerlukan penanganan tersendiri dan biasanya tidak bisa dilakukan di Faskes Tingkat 1. Biasanya lantaran keterbatasan tenaga medis serta peralatan yang tidak memadai. rumah sakit yang lebih besar. Oleh karena itu, sebelum pergi ke fasilitas lanjutan, peserta perlu mengambil surat rujukan dari Faskes Tingkat 1 seperti puskesmas. Hal ini tentu perlu dipahami dengan baik. Jika tidak sesuai prosedur, peserta harus membayar sendiri biaya operasi Caesar.

Artikel Terkait

# data[].attributes.attachment_link.title
Fasilitas Kesehatan dari BPJS yang Wajib Diketahui Ibu Hamil | SehatQ

# data[].attributes.attachment_link.description
Tak hanya membebaskan biaya pengobatan, BPJS Kesehatan juga menawarkan layanan khusus bagi kesehatan ibu hamil. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memahami hak-hak apa yang didapatkan selama masa kehamilan. Berikut ulasan lengkap mengenai fasilitas selama kehamilan dari BPJS Kesehatan. Seperti yang kita tahu, masa kehamilan memakan waktu yang cukup panjang.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana solusi dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana solusi dibawah ini?

# data[].attributes.body
jangan lupa berikan vote "like" or "dislike"

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah/solusi dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah/solusi dibawah ini?

# data[].attributes.body
jangan lupa berikan vote "like" or "dislike"

# data[].attributes.attachment_link.title
Indikator 23A KLA: Kasus ABH ; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Terlayani

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.body
Anak dan Stigmatisasi Perbuatan Orangtua
sumber: (tirto.id - Pendidikan)
Penulis: Widia Primastika

-----
Kita kerap menjumpai adanya perundungan terhadap anak pesohor yang bermasalah, misalnya Bliqis Khumairah Razak, anak dari Ayu Ting Ting; Safeea Ahmad, anak dari Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Atau stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan, seperti anak teroris.

Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 59 tertulis bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak, salah satunya adalah anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Di undang-undang juga jelas tercatat bahwa anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orangtuanya itu wajib diberikan konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Wakil Ketua Komisioner KPAI, Rita Pranatiwi, menyampaikan bahwa dalam kasus NN, pendampingan yang akan diberikan oleh KPAI tergantung dari kondisi psikologis sang anak.

“Pendampingan sesuai dengan kondisi anak, kalau enggak kenapa-kenapa, ya enggak usah diapa-apakan. Sekarang mungkin belum terasa karena baru beberapa hari,” ujar Rita di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, upaya efektif untuk menghindari perundungan, khususnya bagi anak pesohor, dimulai dari orangtua. Sebagai figur publik, mereka diwajibkan untuk bijak dalam menggunakan media sosial mereka.
.....

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah/solusi dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah/solusi dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
'Aisyiyah Dampingi Anak-Anak Terdampak Bencana di NTB dan Palu

07 Januari 2019 11:24 WIB | dibaca 584

"Bencana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia tidak saja menyebabkan timbulnya korban jiwa ataupun menimbulkan kerusakan rumah dan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan trauma yang luar biasa, terutama bagi anak-anak," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Siti Noodjannah Djohantini menanggapi situasi bencana yang terjadi. Oleh karena itu menurutnya 'Aisyiyah tidak hanya memberikan bantuan logistik kepada masyarakat di daerah bencana tetapi juga melakukan kegiatan psikososial recovery trauma pasca bencana.

"Anak-anak Indonesia merupakan aset negara, generasi penerus bangsa, oleh karena itu perlindungan anak perlu menjadi perhatian khusus. Sehingga penanganan pasca bencana melalui program psikososial harus menjadi fokus kegiatan dan perlu dilaksanakan," jelas Noordjannah.

Sekretaris Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menyampaikan bahwa hingga saat ini 'Aisyiyah sudah melakukan kegiatan psikososial recovery trauma pasca bencana bagi murid-murid Sekolah Dasar di daerah NTB dan Palu yang bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. "Sampai saat ini 'Aisyiyah sudah melakukan kegiatan psikososial paska bencana bagi 1200 murid SD di Lombok Utara dan 1500 murid SD di Palu," papar Tri.

Pada pelaksanaan kegiatan psikososial, Tri menyampaikan bahwa tim relawan yang juga terdiri dari psikolog dan pakar edutainment menemukan berbagai kondisi anak-anak akibat dampak bencana. "Bekerjasama dengan puluhan relawan, 'Aisyiyah ingin menangani kegelisahan, kekuatiran, ketakutan, trauma yang dialami oleh anak-anak yang terdampak bencana gempa bumi dengan memberikan pelayanan psikososial." Dampingan psikologis dan memberikan kegembiraan dalam proses pembelajaran melalui edutainment menurut Tri menjadi salah satu faktor penting dalam pelayanan psikososial yang dilakukan 'Aisyiyah.

Tim 'Aisyiyah melakukan beberapa kegiatan seperti merancang Imajinasi, memunculkan kepercayaan diri anak, menghilangkan kecemasan yang berlebihan, membangun perasaan positif, mengurangi ketegangan, kecemasan, dan terhadap symbol-simbol peristiwa bencana. "Kami juga berupaya mengembalikan fokus serta meningkatkan imajinasi dan ekspresi anak yang semuanya dilakukan dalam konsep permainan yang menyenangkan," jelas Tri. "Harapan kami dengan adanya kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas hidup anak dengan mengembalikan kondisi psikologis yang ceria, bahagia dan penuh harapan pasca bencana." (Suri)

# data[].attributes.attachment_link.title
'Aisyiyah Dampingi Anak-Anak Terdampak Bencana di NTB dan Palu - Berita | 'Aisyiyah

# data[].attributes.attachment_link.description
07 Januari 2019 11:24 WIB | dibaca 584 "Bencana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia tidak saja menyebabkan timbulnya korban jiwa ataupun menimbulkan kerusakan rumah dan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan trauma yang luar biasa, terutama bagi anak-anak," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Siti Noodjannah Djohantini menanggapi situasi bencana yang terjadi.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah/solusi dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah/solusi dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.title
KPAI: 1.940 Anak Jadi Korban Kejahatan Online Sejak 2017-2019

# data[].attributes.attachment_link.description
Jumlah kasus pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan online (korban dan pelaku) mencapai angka ribuan selama tiga tahun belakangan.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah atau solusi dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah atau solusi dibawah ini?

# data[].attributes.body
jangan lupa berikan vote "like" or "dislike"

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
MAGELANG - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memperluas layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA). Saat ini fasilitas TeSA baru berada di tujuh provinsi.
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny Rosalin mengatakan, pihaknya akan menambah layanan TeSA ke semua provinsi di Indonesia. "Pelayanan kan tidak boleh dibeda-bedakan. Kami akan berusaha dalam dua tahun ini semua anak dapat layanan Telepon Sahabat Anak," katanya di Magelang, Jumat (29/12/2017).

Saat ini TeSA baru ada di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.TeSA sebelumnya dipegang oleh Kementerian Sosial dan sempat mati suri. Dan pada 2017 Kementerian Informasi dan Teknologi memberikan mandat TeSA kepada Kementerian PPPA.

Menurut Lenny anak-anak yang menelepon ke layanan informasi tersebut cukup banyak. Perharinya ada sekira 60 anak menelepon dengan berbagai pertanyaandiantaranya bertanya tentang masalah beasiswa, masalah reproduksi dan ada juga yang menelepon untuk sekedar curhat.

"Memang cukup banyak anak-anak yang menelepon ke TeSA, dari situ kita mengetahui ternyata anak-anak sangat membutuhkan saluran seperti ini," tamnbah Lenny.

Lenny mengatakan dari TeSA pihaknya dapat mengetahui permasalahan yang dialami anak-anak yang kadang hal tersebut tidak dianggap masalah bagi orang tua mereka. "Kami pernah menerima telepon dari seorang anak yang sangat sedih karena dia tinggal di rumah kakek-neneknya selama tiga hari, dan orang tuanya tidak menelepon sama sekali. Mungkin orang tua tidak menyadari bahwa hal itu menjadi masalah, tetapi bagi si anak ternyata itu adalah masalah besar," kata Lenny.

Curhatan anak-anak itu pun kerap digunakan sebagai materi untuk lembaga pengasuhan. Anak-anak yang menelepon ke TeSA akan dilayani dengan tenaga ahli seperti psikolog atau psikiater, bagi hal-hal yang tidak dapat dijawab oleh tim TeSA mereka akan mengalihkan ke lembaga-lembaga terkait.

"Misalnya ada anak yang menelepon menanyakan beasiswa, kami akan membantu mengalihkannya ke pusat layanan informasi beasiswa yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Lenny.

Anak-anak yang ingin menggunakan layanan tersebut dapat menelepon ke nomor 129, gratis selama jam kerja. (Ant)

# data[].attributes.attachment_link.title
KPPPA Perluas Layanan Telepon Sahabat Anak

# data[].attributes.attachment_link.description
MAGELANG - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memperluas layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA). Saat ini fasilitas TeSA baru berada di tujuh provinsi. Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny Rosalin mengatakan, pihaknya akan menambah layanan TeSA ke semua provinsi di Indonesia. "Pelayanan kan tidak boleh dibeda-bedakan.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana  masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana  masalah dibawah ini?

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana  masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana  masalah dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
By Master Artikel Cahaya

Layanan Yang Diterima Oleh Anak Dalam PAUD Holistik Integratif. Pemerintah menjamin pemenuhan hak anak usia dini lewat PERPRES Nomor 60 Tahun 2013. Dalam PERPRES tersebut anak dijamin untuk mendapatkan kesehatan, gizi, tumbuh kembang, perlindungan, perawatan, dan kesejahtaraan. Tujuannya sendiri adalah agar anak memiliki perkembangan yang baik, sehingga ketika sudah dewasa menjadi penerus yang hebat bagi bangsa ini.

Program holistik integratif merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada anak secara menyeluruh untuk memuhi kebutuhannya. Layanan yang diberikan berupa layanan kesehatan ,gizi, pendidikan, dan perlindungan. Semua hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Pelaksanaan program ini terjadi secara simultan, menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan untuk terus mendukung tumbuh kembang anak.

Menurut dokter bernama dr. Fasli, dilakukannya kegiatan PAUD Holistik Integratif memiliki tujuan utama untuk memenuhi 5 pilar hak anak. Dia mencontohkan hak yang harus dipenuhi dalam hak anak seperti misal hak terhindar penyakit dan hak memiliki gizi yang cukup. Di bawah ini kami sudah merangkum layanan apa saja yang akan anak anda dapatkan ketika mengikuti program holistik integratif.

Daftar Layanan Dalam PAUD Holistik Integratif

Layanan pendidikan merupakan layanan utama yang akan didapatkan oleh anak. Layanan ini juga menjadi layanan dasar yang diselenggarakan oleh Satuan PAUD. Di dalamnya ada pengembangan potensi anak seperti spiritual, moral, motorik, bahasa, dan masih banyak lagi. Penyelenggaraan layanan pendidikan ini dilandaskan oleh standar Nasional PAUD, Kurikulum 2013 PAUD, dan berbagai landasan lainnya.

Layanan Kesehatan, Gizi, dan Perawatan

Dalam program PAUD Holistik Integratif anak akan mendapatkan layanan pengecekan kesehatan secara rutin. Kegiatan pengecekan tersebut langsung di laksanakan oleh pihak medis. Mereka diberi fasilitas oleh Satuan PAUD untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), dan juga memberikan perbaikan gizi. Jika dibutuhkan layanan yang lebih efektif lagi, Satuan PAUD akan berkoordinasi dengan Penilik untuk mencari mitra baru untuk bekerja sama.

Untuk layanan yang satu ini dilakukan dengan kerja sama antara pihak Satuan PAUD dengan orang tua melalui program Parenting. Dalam program ini akan banyak diisi dengan berbagai kegiatan seperti KPO (Kelompok Peremua Orang Tua) misal seperti penyuluhan dan diskusi. Orang tua juga bisa konsultasi dengan pendidik mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Para orang tua juga bisa langsung mengikuti proses pembelajaran di kelas seperti contohnya membuat media pembelajaran.

Layanan ini juga begitu penting dalam program PAUD Holistik Integratif. Semua anak harus dipastikan tidak menjadi korban kekerasan fisik dan non fisik seperti misalnya bullying. Satuan PAUD akan memastikan lingkungan bermain, alat, dan mainan yang digunakan jauh dari kata bahaya. Satuan PAUD juga memastikan bahwa anak akan aman saat pulang sekolah. Para pendidik dijamin memiliki sikap yang ramah, baik, dan sabar dalam membimbing peserta didik.

Layanan Kesejahteraan

Layanan kesejahteraan akan didapat oleh anak ketika mereka selesai melakukan kegiatan holistik integratif. Anak akan dipastikan untuk mendapatkan haknya sebagai anak, semua hal dijamin pasti akan terpenuhi. Karena hal ini merupakan tugas dari lembaga Satuan PAUD sebagai penyelenggara program.

Bagaimana tertarik untuk mengikutkan anak anda program PAUD Holistik Integratif ? Kami harap anda memberikan keputusan yang terbaik. Karena masa depa anak, hanya anda yang tahu, apa yang terbaik baginya. Jangan sampai pilihan yang sudah dibuat mengakibatkan penyesalan di kemudian hari.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
layanan yang diterima oleh anak dalam paud  holistik integratif

# data[].attributes.attachment_link.title
Layanan Yang Diterima Oleh Anak Dalam PAUD Holistik Integratif

# data[].attributes.attachment_link.description
By Master Artikel Cahaya Layanan Yang Diterima Oleh Anak Dalam PAUD Holistik Integratif. Pemerintah menjamin pemenuhan hak anak usia dini lewat PERPRES Nomor 60 Tahun 2013. Dalam PERPRES tersebut anak dijamin untuk mendapatkan kesehatan, gizi, tumbuh kembang, perlindungan, perawatan, dan kesejahtaraan.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Saat ini publik tengah disita perhatiannya ke kasus pengeroyokan yang menimpa korban anak AU (15 tahun) oleh kelompok terduga pelaku anak yang rata-rata berusia 17 tahun di Pontianak. Per 10 April 2019 Telah ditetapkan 3 Tersangka Anak. Empati dan dukungan terhadap AU mengalir melalui beragam cara termasuk petisi #justiceforaudrey yang mendesak agar kasus ini ditanggani segera oleh aparat penegak hukum. Kegeraman dan kemarahan masyarakat ditimpakan secara "brutal" pula kepada terduga pelaku anak, baik dengan makian, meng- hack akun medsos sampai meminta hukuman berupa tindak pidana penjara.

Terlebih kemudian kasus ini menjadi media publisitas sebagian kalangan, dan terdapat Laporan KPPAD terhadap akun Twiitter Ziana Fazura ke Polda Kalimantan Barat karena dinilai memperuncing masalah dan membelokkan statement KPPAD sebagai pelindung anak-anak Kalbar terkait proses penanganan kasus. Demikian pula konferensi pers oleh Pihak Kepolisian yang dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku anak di hadapan public untuk meminta maaf, menjadikan pelaku anak kembali menjadi korban cyber bullying.

Kami Aliansi untuk Keadilan yang Memulihkan bagi Anak mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu anak pelaku, anak korban, dan anak saksi dalam kasus ini. Ajakan ini didasarkan pada hal sebagai berikut:
ABH Berhak Mendapatkan Keadilan
UU Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak pelaku berhak atas : a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sedangkan untuk Anak korban, UU Perlindungan Anak menjamin perlindungan khusus yaitu: a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Jaminan tersebut dipertegas dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menegaskan bahwa Anak Pelaku berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; dan tidak dipublikasikan identitasnya; Demikian juga Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Yang dimaksud dengan Identitas meliputi nama Anak Pelaku, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak Pelaku, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.
Penyelesaian Kasus Anak Harus dengan Pendekatan Keadilan yang Memulihkan Korban, Pelaku dan Masyarakat Terkait
Penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) harus dijalankan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan yang memulihkan tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Untuk memastikan pendekatan keadilan yang memulihkan tersebut diterapkan, Aparat Penegak Hukum dalam hal ini mulai dari Polisi, Jaksa dan Hakim harus mengupayakan dilakukannya diversi disetiap tahapan penyelesaian kasus. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Pelaku anak dan orang tuanya, korban dan orang tua korban, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pekerja Sosial Profesional yang juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Pada proses sekarang, maka pihak Kepolisian harus berkoordinasi dengan Petugas Kemasyarakatan (PK) Bapas melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif untuk penggalian/ assessment mengenai latar belakang Pelaku anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial serta latar belakang dilakukannya tindak pidana dan juga keadaan korban (sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) UU SPPA).

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini wajib dipertimbangkan dalam proses diversi. Bapas Kelas IIA Pontianak sebagai 1 dari hanya 2 Bapas yang tersedia di Kalimantan Barat harusnya turun tangan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan ini secara tepat dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak. Penggalian latar belakang anak melakukan tidak pidana harus dilakukan guna menghasilkan rekomendasi intervensi yang memulihkan pelaku anak dan juga korban.
Diversi Bukan Berarti Menghilangkan Pertanggungjawaban Pidana
Penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana dan memaksakan korban untuk berdamai.

Diversi dilakukan dengan salah satu tujuan yaitu untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU SPPA Proses Diversi wajib memperhatikan beberapa aspek antar lain kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negative dan penghindaran pembalasan.

Dalam proses diversi, peran Pembimbing Kemasyarakatan penting untuk dipehartikan. PK harus mampu menghadirkan ruang diskusi dimana PK mampu menggali kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku anak, PK dan pihak lain yang terlibat dalam diversi harus mendorong pemenuhan hak anak korban, termasuk mengupayakan ganti rugi bagi korban.

Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban;

b) rehabilitasi medis dan psikososial;

c) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

e) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Dengan demikian proses diversi bukan berarti pelaku anak bebas dari perbuatan yang dilakukannya. Keadilan untuk pelaku anak yang dicapai melalui proses diversi sejalan dengan keadilan bagi korban untuk didengarkan suaranya.
Pemenjaraan Tidak Akan Membuat Korban dan Pelaku Anak Lebih Baik
Kegeraman publik yang diekpresikan dengan mempromosikan hukuman keras bagi Pelaku Anak, termasuk pidana penjara, tidak akan menyelesaikan masalah. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah upaya terakhir. Berbagai penelitian juga menyimpulkan bahwa pemenjaraan hanya memberikan perhatian pada perbuatan yang terjadi bukan pada penggalian penyebab.

Dalam kasus ini, akar masalahnya adalah para pelaku tidak cukup memiliki self-esteem dalam membangun relasi dengan lawan jenis. Nilai patriarkhi yang menekankan keterpilihan seseorang karena virginitasnya, menjadikan isu tentang tubuh perempuan sebagai salah satu akar permasalahan. Pilihan pemenjaraan tidak akan mampu mengubah cara pandang pelaku anak akan tubuhnya dan penghormatan atas tubuh orang lain dalam membangun relasi dengan lawan jenis.

Jika kita melihat secara lebih luas, kekerasan yang dilakukan remaja perlu mendapatkan perhatian khusus. WHO telah menyatakan bahwa youth violence adalah masalah kesehatan masyarakat atau public health problem.

Promosi pemenjaraan untuk Pelaku Anak juga tidak memberikan keadilan bagi korban. Keadilan bagi korban adalah diakuinya kerugian yang dialaminya, dan korban mendapatkan pemulihan dari sistem peradilan pidana yang dijalaninya, diantaranya melalui restitusi.

Dengan adanya PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, maka Kepolisian harus berusaha keras berkoordinasi dengan LPSK untuk memenuhi hak korban tersebut. Pemulihan korban juga dapat sejalan dengan pidana yang mungkin diberikan kepada Pelaku Anak. Jenis-jenis pidana yang diberikan kepada anak harus bedampak pada pemulihan bagi pelaku dan korban, misalnya pidana dengan syarat khusus untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu seperti yang diakomidir Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) UU SPPA.
Perhatian terhadap Isu Kekerasan Seksual
Mencermati pemberitaan yang beredar di masyarakat, terjadinya tindak pidana ini sangat erat kaitannya dengan ketimpangan relasi kuasa. Pertama, terungkap dugaan kasus ini berawal dari ketidaksukaan terkait respon dalam laman sosial media terhadap mantan pacar. Kedua, masyarakat dan media memberi perhatian yang cukup besar berkaitan dengan informasi mengenai dugaan tindak serangan pada genitalia korban (perempuan). Dalam cara pandang kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih patriarki, pengedepanan tindak serangan pada genital korban khususnya perempuan dikaitkan dengan "kesusilaan" dan dalam pemidanaan lekat dengan tindak "pencabulan" sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam proses legislasi Rancangan KUHP, muncul gagasan memasukkan unsur memasukkan bagian tubuh ke dalam alat kelamin seseorang sebagai perkosaan, demikian pula tanpa pembatasan terduga pelaku adalah laki-laki. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini berada di Prolegnas, bentuk serangan pada genitalia seseorang dengan tujuan penghukuman atau membuat rasa takut atau tujuan lain berbasis diskriminasi, dapat dikategorikan salah satu bentuk kekerasan seksual.

Indonesia juga terikat dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Against Women) dan karenanya dalam pelaksanaan UU SPPA dalam kasus ini aspek keadilan gender harus diperhatikan. Sebagai contoh, hal tentang kerahasiaan identitas menjadi sangat penting, mengingat stigmatisasi hampir selalu dilekatkan pada berbagai tindak serangan pada genitalia korban, demikian pula dengan berbagai "atribut" gender terduga pelaku, termasuk stigma yang ditumbuhkan APH melalui publikasi Anak Korban dan terduga Pelaku Anak yang berlebih.

Media, masyarakat dan APH harus mengedepankan asas-asas pemberitaan yang sensitif gender dan mematuhi UU SPPA. Di samping itu, masyarakat pun perlu mengadopsi prinsip "do no harm" atau upaya mencegah ada dampak negatif penyikapan terhadap pemulihan korban (dan terduga pelaku). Berbagai tayangan/publikasi yang berfokus pada urusan "keperawanan", tidak adanya proteksi pada identitas/privasi korban, pengungkapan narasi yang bombastis, bukan hanya dapat berdampak pada pemulihan anak berhadapan dengan hukum, tapi juga berpotensi mempengaruhi proses hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami menuntut:

1. Menghentikan pemberitaan yang berlebih atas kasus ini dan seluruh pihak memenuhi hak-hak pelaku anak dan anak korban untuk perlindungan identitasnya

2. Aparat Penegak Hukum, PK Bapas, KPPAD dan semua pihak yang terlibat untuk memfokuskan pada pendekatan keadilan restoratif dan keadilan gender yang mengedepankan pemulihan bagi pelaku anak dan anak korban;

3. PK Bapas, Kepolisian, LPSK segera berkoordinasi melakukan Penelitian Kemasyarakatan secara komprehensif untuk mendorong pelaksanaan Diversi dengan memperhatikan kepentingan pemulihan korban, termasuk memastikan pemenuhan restitusi;

4. Belajar dari kasus ini, Pemerintah dan DPR segera melakukan Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk kepentingan anak korban kekerasan;

5. Masyarakat mengawal proses diversi kasus ini agar mencapai tujuannya yaitu pelaku anak bertanggungjawab dan korban terpulihkan

Aliansi untuk Keadilan yang Memulihkan bagi Anak
1. YLBHI, 2. Institut Perempuan, 3. Yayasan Pulih 4. MaPPI FHUI 5. ICJR 6. PKBI 7. Jaringan AKSI

8. pAsah kahanJAK, 9. PWAG Indonesia, 10. KePPaK Perempuan, 11. PP3M

12. Biro Hukum, Perempuan dan Anak - Negeriku Indonesia Jaya, 13. Parinama Astha,

14. Cahaya Perempuan Jakarta Selatan, 15. LBH Jakarta, 16. Seperti Pagi Foundation

17. Jakarta Feminist Discussion Group, 18. Arts for Women Jakarta, 19. LBH APIK Jakarta,

20. ARI, 21. AKAR, 22. ILRC, 23. JKP3

# data[].attributes.attachment_link.title
Kedepankan Hak Anak Pelaku, Korban, dan Saksi: 5 Aspek Penting Harus Diperhatikan

# data[].attributes.attachment_link.description
Saat ini publik tengah disita perhatiannya ke kasus pengeroyokan yang menimpa korban anak AU (15 tahun) oleh kelompok terduga pelaku anak yang rata-rata berusia 17 tahun di Pontianak. Per 10 April 2019 Telah ditetapkan 3 Tersangka Anak. Empati dan dukungan terhadap AU mengalir melalui beragam cara termasuk petisi #justiceforaudrey yang mendesak agar kasus ini ditanggani segera oleh aparat penegak hukum.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Dalam rangkaian pemberian penghargaan Kabupaten/kota Layak Anak di Makassar, Selasa (23/7) malam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meluncurkan Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) sebagai model gereja ramah anak tingkat Nasional.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny Nurhayati Rosalin mengatakan, jika peluncuran gereja ramah anak menjadi ini sebagai bagian dari menghilangkan kekerasan terhadap anak di rumah ibadah.

"Tahun lalu, pada pemberian penghargaan KLA 2018, kita lounching masjid layak anak bersama Dewan Masjid Indonesia, yang diketua Wapres Jusuf Kalla. Dan sampai tahun ini, banyak sekali masjid yang mulai menjalankan program masjid ramah anak," jelas Lenny.

Lenny juga menambahkan jika itu merupakan bagian dari penilaian kabupaten atau kota layak anak, yang tahun ini penerima penghargaannya naik 40 % dari 177 kabupaten/kota menjdi 247. Dan itu berasal dari penilaian 432 kabupaten/kota yang ikut dievaluasi.

Dan penghargaannya diberikan di Hotel Fourpoint by Sheraton Makassar, yang diserahkan langsung Menteri PPPA Yohana Yembise kepada perwakilan penerima, yaitu 15 provinsi dan 247 kabupaten/kota yang dinilai berkomitmen mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Lenny menegaskan, perlu ditekankan, ini bukan hanya mengejar kabupaten/kotanya meningkat yang memperoleh penghargaan. Tetapi kita lihat bersama bahwa komitmen pemimpin daerah itu juga semakin meningkat, semakin peduli, karena semakin banyak kegiatan terobosan.

Meski di satu sisi, dia tak menampik masih ada beberapa permasalahan yang masih menyelimuti pemerintah daerah, utamanya kasus kekerasan anak. Namun Lenny berdalih, kasus ini memang susah diprediksi kejadiannya. Namun demikian pencegahan dan penanganan secara komprehensif terus dilakukan.

Menteri PPPA Yohana Yembise meambahkan, isu anak menjadi hal yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Makanya, penghargaan ini hadir sebagai pendorong pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang ditekankan kepada tiap pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah tidak perlu takut melaksanakan komitmen melalui berbagai kegiatan dan program untuk urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Karena anak adalah investasi masa depan," papar Yohana.

Dalam penilaian KLA, Kementerian PPPA membagi penilaian dan keberhasilan yang dicapai kabupaten/kota dimulai ke dalam tingkat terendah predikat Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Untuk KLA, belum ada satupun pemerintah daerah berada pada posisi tertinggi itu.

Menteri PPPA Yohana menargetkan, tahun 2030 mendatang seluruh kabupaten/kota se-Indonesia bisa mencapai KLA untuk mencapai Indonesia Layak Anak (Idola). "Target kita adalah tahun 2030 Indonesia sudah layak anak. Provinsi belum bisa mendapat layak anak jika kabupaten/kota belum memenuhi target. Jadi harus bekerja keras," jelas Yohana.

Terkait Gereja Ramah Anak, Juni lalu, Yohana sebelumnya meluncurkan buku pedoman gereja ramah anak di Gereja Masehi Injili Bitung, Minahasa, Sulawesi Utara tersebut. Yang merupakan gereja terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah jemaat gereja mencapai 808.000 yang 119.140 di antaranya adalah anak-anak. (LN/OL-10)

# data[].attributes.attachment_link.title
Kementerian PPPA Luncurkan Gereja Ramah Anak Tingkat Nasional

# data[].attributes.attachment_link.description
Dalam rangkaian pemberian penghargaan Kabupaten/kota Layak Anak di Makassar, Selasa (23/7) malam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meluncurkan Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) sebagai model gereja ramah anak tingkat Nasional. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny Nurhayati Rosalin mengatakan, jika peluncuran gereja ramah anak menjadi ini sebagai bagian dari menghilangkan kekerasan terhadap anak di rumah ibadah.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana  masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana  masalah dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
perlu ada standarisasi daycare ramah anak

Jakarta (ANTARA) - Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin mengatakan daycare atau tempat penitipan anak yang ramah anak merupakan alternatif pengasuhan berbasis hak anak.

"Karena itu perlu ada standarisasi daycare ramah anak, yaitu taman asuh gembira atau TARA," kata Lenny dalam rapat koordinasi daycare ramah anak yang diikuti secara daring dari Jakarta, Kamis.

Lenny mengatakan penyediaan daycare ramah anak untuk orang tua pekerja menitipkan anaknya dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Dunia usaha didorong berpartisipasi dalam pemenuhan hak anak dengan menyediakan daycare ramah anak.

Baca juga: KPAI rekomendasikan 'Daycare' di area kampanye

Menurut Lenny, daycare ramah anak merupakan unit layanan pengasuhan yang disediakan perusahaan melalui sinergi dengan dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sebagai dinas teknis yang melaksanakan urusan pemenuhan hak anak.

"Pengembangan daycare ramah anak merupakan prioritas nasional 2020-2024. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun norma standar prosedur dan kriteria pedoman daycare sebagai lembaga pengasuhan alternatif berbasis hak anak," tuturnya.

Baca juga: Jasa penitipan anak; solusi saat pembantu mudik

Ia menjelaskan, untuk 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyasar standarisasi daycare ramah anak di lima provinsi.

Lenny mengatakan kebutuhan akan daycare cukup tinggi karena kedua orang tua bekerja sehingga anak terpisah sementara dari orang tuanya.

"Tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia 83 persen untuk laki-laki dan 52 persen untuk perempuan," katanya.

Baca juga: KPPPA: Keberadaan tempat penitipan anak dukung produktivitas pekerja
Baca juga:TPA Negeri DKI dinilai tunjang produktivitas ASN

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020

# data[].attributes.attachment_link.title
KPPPA: Daycare ramah anak alternatif pengasuhan berbasis hak anak

# data[].attributes.attachment_link.description
perlu ada standarisasi daycare ramah anak Jakarta (ANTARA) - Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin mengatakan daycare atau tempat penitipan anak yang ramah anak merupakan alternatif pengasuhan berbasis hak anak.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana  masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana  masalah dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Maros (kla.id)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas rancangan dan usulan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Tompobulu untuk Tahun Anggaran 2020 ini dihadiri oleh Ketua DPRD Maros, H.A.S Chaidir Syam dan Wakil Bupati Maros H.A Harmil Mattotorang yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tompobulu, Rabu (6/2/2019)

Musrembang dihadiri beberapa Kepala OPD dan pejabat tekhnis, para kepala desa dan kepala dusun se Kecamatan Tompobulu serta tim delegasi desa dan forum anak.

"Kita berharap pemerataan pembangunan menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujar Chaidir Syam.

Dalam kegiatan ini, sejumlah usulan warga direkapitulasi dan dijadikan prioritas untuk dibahas di Musrenbang tingkat kabupaten, termasuk usulan dari Forum Anak Kecamatan Tompobulu (FAKETO).

Pendamping FAKETO Asrianto yang juga merupakan Fasilitator PATBM (Perlindungan Anak Tetpadu Berbasis Masyarakat) menyatakan ada beberapa usulan dari Forum Anak pada diskusi kelompok, diantaranya pengadaan sekretariat pusat pelayanan terpadu tingkat kecamatan, perbaikan jalan menuju sekolah, pembangunan musolah sekolah, kampanye stop perkawinan anak dan pendidikan untuk anak disabilitas.

Musrenbang Kecamatan Tompobulu ini dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbang Kecamatan Moncongloe dan Tanralili. Sebelumnya telah dilaksanakan Musrenbang Kecamatan Lau pada hari Senin, (4/2/2019) (*)

# data[].attributes.attachment_link.title
Forum Anak Kecamatan Mengikuti Musrenbang, Ini Usulannya

# data[].attributes.attachment_link.description
Maros (kla.id) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas rancangan dan usulan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Tompobulu untuk Tahun Anggaran 2020 ini dihadiri oleh Ketua DPRD Maros, H.A.S Chaidir Syam dan Wakil Bupati Maros H.A Harmil Mattotorang yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tompobulu, Rabu (6/2/2019) Musrembang dihadiri beberapa Kepala OPD dan pejabat tekhnis, para kepala desa dan kepala dusun se Kecamatan Tompobulu serta tim delegasi desa dan forum anak.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana  masalah atau solusi dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana  masalah atau solusi dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Senin - Jumat : 07.30 - 21.00, Sabtu : 08.00 - 16.00 di Gedung Siola lt. 1 | Untuk KTP-el yang sudah habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang karena otomatis menjadi berlaku seumur hidup | Cetak Ulang KTP-el karena Perubahan Data, Rusak atau Hilang dilakukan di Kecamatan.

# data[].attributes.attachment_link.title
Suara Warga - cara mengurus akte kelahiran tanpa ada surat nikah orang tua

# data[].attributes.attachment_link.description
Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Senin - Jumat : 07.30 - 21.00, Sabtu : 08.00 - 16.00 di Gedung Siola lt. 1 | Untuk KTP-el yang sudah habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang karena otomatis menjadi berlaku seumur hidup | Cetak Ulang KTP-el karena Perubahan Data, Rusak atau Hilang dilakukan di Kecamatan.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana  masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana  masalah dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Bandung, (4/8/2015). Perlakuan anak yang berkonflik dengan hukumÂ dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengalami perubahan yang fundamental sejak lahirnya Undang UndangÂ No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, 30 Juli 2014 berkembang paradigma untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum seperti diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari pidana menjadi diluar pidana), keadilan restoraktif (penyelesaian perkara yang melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban dan masyarakat), dsb. Namun demikian, saat ini hanya terdapat 20 Lapas khusus Anak yang ada di Indonesia. Sementara tercatat ada 3.276 anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan data Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan 59,31 % diantaranya terpaksa harus berbagi tempat dengan warga binan dewasa. Beberapa Lapas Anak bahkan didwifungsikan menjadi tempat hunian orang dewa

Bandung, (4/8/2015). Perlakuan anak yang berkonflik dengan hukumÂ dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengalami perubahan yang fundamental sejak lahirnya Undang UndangÂ No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, 30 Juli 2014 berkembang paradigma untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum seperti diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari pidana menjadi diluar pidana), keadilan restoraktif (penyelesaian perkara yang melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban dan masyarakat), dsb. Namun demikian, saat ini hanya terdapat 20 Lapas khusus Anak yang ada di Indonesia. Sementara tercatat ada 3.276 anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan data Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan 59,31 % diantaranya terpaksa harus berbagi tempat dengan warga binan dewasa. Beberapa Lapas Anak bahkan didwifungsikan menjadi tempat hunian orang dewasa. Percampuran ini tentu saja berdampak yang kurang baik bagi perkembanganÂ fisik maupun psikis anak. Untuk itulah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menggelar konferensi peduli anak bertajuk â€œPerubahan Sistem Perlakuan Anak Berhadapan dengan Hukum yang Ramah Anak berbasis Budi Pekerti,â€ yang digelar di Lapas Anak Bandung, Selasa (4/8). Konferensi peduli anak yang baru pertama kali dilaksanakan di lingkungan Lapas ini, diilhami dari sejarah konferensi yang digelar pada tahun 1964 di Lembang Bandung oleh para Kepala Jawatan Kepenjaraan yang merubah sistem â€œKepenjaraanâ€ menjadi sistem â€œPemasyarakatanâ€ dan menghasilkan 10 prinsip Pemasyarakatan. Selain dihadiri para pejabat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, konferensi Peduli Anak ini dihadiri penegak hukum wilayah Bandung Raya, Anggota DPR RI dan sejumlah pemerhati anak. Anak harus diperlakukan khusus dan berbeda dari warga binaan dewasa,Â kondisi ini jelas sangat dilindungi dan menjadi tuntutan UU SPPA. Kepentingan terbaik untuk AnakÂ adalah pemikiran yang palingÂ mendasar dalam perubahan sistem perlakuan Anak, transformasiÂ Sistem Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Sistem Perlakuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sistem perlakuan yang ramah AnakÂ tergambarÂ pada Proses bisnis pemasyarakatanÂ LPKA. Pendampingan bagi Anak telah dimulai dari awal AnakÂ ditempatkan di LPKA, diawaliÂ pada tahap pembinaan,Â selanjutnyaÂ Pengenalan diri dan lingkungan, Penelitian Kemasyarakatan, Assesmen, Perencanaan Program, Sidang TPP, Pelaksanaan program pembinaan, Pengasuhan Pemasayarakatan, Pelaporan Pelaksanaan Program, Pengawasan Program Pembinaan Anak ,Â hingga Tahap Pembinaan lanjutan, yang mempersiapkan reintegrasi sosial Anak. Perubahan sistem ini juga merupakan perubahan mendasar dengan mengenalkan sistem manajemen modern dengan prinsip chek and balance melalui keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam sistem perlakuan sejak pra ajudikasi, ajudikasi sampai post ajudikasi. Beralihnya sistem perlakuan Anak dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),Â merupakanÂ perwujudan kepedulian nyata Negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak Anak,Â sehingga mereka menjadi generasiÂ yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pada akhirnya Konferensi Peduli Anak kali ini menghasilkan 10 Prinsip pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dengan harapan Negara dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak demi kepentingan terbaik untuk anak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

# data[].attributes.attachment_link.title
TRANSFORMASI SISTEM PERLAKUAN ANAK LAPAS ANAK MENJADI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)

# data[].attributes.attachment_link.description
Bandung, (4/8/2015). Perlakuan anak yang berkonflik dengan hukumÂ dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengalami perubahan yang fundamental sejak lahirnya Undang UndangÂ No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.title
Derita Ganda ABK - Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus Terganggu Pandemi - BERKAS KOMPAS (Bag1)

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
REKAMAN video anak-anak di bawah umur yang sedang bekerja memikul polybag di kawasan PT Sinar Sawit Andalan (PT SSA), Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), mengundang perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD. Menindaklanjuti kasus ini, Pemerintah Kalbar, segera turun lapangan dan jika terbukti perusahaan mempekerjakan anak-anak bawah umur, izin terancam dicabut.

Respon ini datang dari Sekretaris Daerah Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie. Dia memerintahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kalbar untuk menindaklanjuti. Mereka diminta segera meninjau lokasi kejadian. "Jika memang betul ada perusahaan sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur akan kita sanksi. Bila perlu izin kita cabut," katanya kepada wartawan di Pontianak, Senin(12/2/13).

Anggota DPRD Kalbar, Syarif Izhar Assyuri mengamini respon cepat Pemprov Kalbar itu. "Saya kira pemerintah memang harus segera mengambil langkah cepat. Jika perusahaan itu terbukti pekerjakan anak, pemerintah harus menindak tegas. Sabab, mereka telah merampas hak asasi anak, dan meredupkan masa depan mereka," katanya.

Izhar meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kalbar segera turun tangan. Perusahaan ini diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, dan melanggar pula Perda Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. "Dalam kasus ini saya lihat anak sudah jadi komoditas yang diperjualbelikan."

Kendati demikian, dia meminta penelusuran memerhatikan sejumlah aspek, seperti apakah ada unsur kesengajaan, paksaan, atau malah orangtua yang menyodorkan anak kepada perusahaan.

Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Kesange, Rahab mengatakan, pekerja anak yang muncul di media massa itu warganya. "Itu warga saya, anak-anak kami, yang masih sekolah di bangku SD. Mereka sudah kehilangan masa kecil dan disuruh bekerja keras mengisi polybag di pembibitan perusahaan itu." Menurut Rabab, anak-anak itu warga Desa Kesange, tepatnya di Sungai Elas, anakan Sungai Lebane.
PT SSA Membantah
Media Relation Assistant Manager, PT SSA, Aditia Insani Taher membantah tudingan ada pekerja anak di perusahaan itu. "Kami tidak pernah memiliki kebijakan mempekerjakan anak di bawah umur sesuai ketentuan peraturan tenaga kerja yang berlaku," katanya.

Dalam siaran pers Senin(12/2/13) perusahaan mengaku tidak pernah mempekerjakan anak-anak dalam operasional mereka. "Apa yang terjadi di lapangan kemungkinan gambaran aktivitas beberapa anak karyawan perusahaan yang kebetulan ikut serta atau membantu orang tua di dekat lokasi perkebunan, karena tidak ada yang menjaga di rumah."

Perusahaan, kata Aditia, juga menyediakan fasilitas penitipan anak berikut pengasuh. Perusahaan pun, melalui Depertemen Sumber Daya Manusianya (HRD) senantiasa memberikan pengarahan terkait hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan baik kepada karyawan maupun anggota keluarga.

Menurut dia, Dinas Tenaga Kerja kabupaten dan provinsi serta perwakilan anggota DPRD dari komisi terkait akan memverifikasi langsung ke lapangan. "Untuk meluruskan hal ini dan diharapkan dapat memperjelas permasalahan sesuai fakta," ujar Aditia.

# data[].attributes.attachment_link.title
Video Pekerja Anak di Kebun Sawit, Pemerintah Kalbar Turun Tangan

# data[].attributes.attachment_link.description
REKAMAN video anak-anak di bawah umur yang sedang bekerja memikul polybag di kawasan PT Sinar Sawit Andalan (PT SSA), Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), mengundang perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD. Menindaklanjuti kasus ini, Pemerintah Kalbar, segera turun lapangan dan jika terbukti perusahaan mempekerjakan anak-anak bawah umur, izin terancam dicabut.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam kluster mana masalah dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
DEFINISI
Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

KONSEP SRA
Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah, melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah :
B ersih
A man
R amah
I ndah
I inklusif
S ehat
A sri
N yaman

KOMPONEN

Kebijakan SRA (komitment tertulis, SK Tim SRA, program yang mendukung SRA)

Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak (Penerapan Disiplin Positif)

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak dan SRA

Sarana dan Prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka)

Partisipasi anak

Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Stakeholder lainnya, dan Alumni

TUJUAN

Mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya

Mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat

Mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam

Mencegah anak menjadi perokok dan pengguna napza

Menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas

Memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah

Memudahkan mencapai tujuan pendidikan

Menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata

Ciri khusus anak menjadi lebih betah di sekolah

Anak terbiasa dengan pembiasaan- pembiasaan yang positif

Persiapan

Komitmen Sekolah

Sosialisasi Konsultasi dengan anak

Melaporkan Ke Dinas PP dan PA dan Dinas Pendidikan/Kanwil Kemenag

Identifikasi potensi

Konsultasi dengan anak

Perencanaan

Menyusun rencana program tahunan

Merencanakan kesinambungan kebijakan, Program dan Kegiatan yang sudah ada (Inovasi, Uks, Adiwiyata, DLL) serta program lainnya.

Membuat mekanisme pengaduan

Pelaksanaan

Melaksanakan Rencana Aksi/program SRA Tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya termasuk dr pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, alumni
dll.

Melakukan upaya pemenuhan kategori SRA tertinggi (Kategori 5)

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan setiap 3 bulan

Evaluasi setiap 6 bulan

Laporan ke Gugus Tugas KLA

# data[].attributes.attachment_link.description
DEFINISI Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

# data[].attributes.headline
Masuk dalam Kluster berapakah masalah dibawah ini?

# data[].attributes.subject
Masuk dalam Kluster berapakah masalah dibawah ini?

# data[].attributes.attachment_link.title
Pernikahan Anak di Bawah Umur Mempelai Wanita Berusia Dua Belas Tahun