# data[].attributes.body
C. Kebijakan untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal:
• Kebijakan Gunting Syafruddin.
• Gerakan Benteng.
• Nasionalisasi perusahaan asing.
• Sistem Ekonomi Ali-Baba.

# data[].attributes.body
b. Sistem Ekonomi Liberal
Pada 1951 perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia hanya mengandalkan komoditas ekspor berupa hasil perkebunan. Pemerintah belum mampu meningkatkan produksi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Menghadapi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal.

# data[].attributes.body
Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal:
a. Pemikiran Ekonomi Nasional
Soemitro Djojohadikusumo merupakan menteri keuangan pada masa pemerintahan Demokrasi Liberal. Soemitro Djojohadikusumo berusaha merangkul menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Diwujudkan melalui Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) atau sering disebut Plan Soemitro

# data[].attributes.body
2. Masa Demokrasi Liberal
Masa Demokrasi Liberal kondisi perekonomian Indonesia belum stabil. Situasi dalam negeri yang tidak menguntungkan turut memperkeruh kondisi perekonomian. Utang-utang makin melambung tinggi. Kondisi ini diperparah dengan kegiatan ekspor yang masih bergantung pada beberapa jenis perkebunan.

# data[].attributes.body
b. Upaya Penyelamatan Perekonomian Indonesia
• Mengatasi Masalah Keuangan dengan cara menetapkan tiga mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu
- Mata uang De Javasche Bank
- Mata uang Hindia Belanda dan
- Mata uang  Jepang.
Pada 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang disebut Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)
• Menembus Blokade Ekonomi Belanda:
- Melakukan operasi POPDA & APWI
- Melakukan diplomasi ke India
- Membentuk Banking and Trading Corporation (BTC)
- Membentuk Indonesia Office (Indof)
- Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN)
• Menyelenggarakan Konferensi Ekonomi
• Membentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi)
• Melaksanakan Kasimo Plan
• Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
• Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

# data[].attributes.body
a. Permasalahan Ekonomi
-Hiperinflasi menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan.
- Blokade Ekonomi Negara
Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia, sehingga  mengacaukan perekonomian Indonesia, menciptakan kerusuhan sosial, menekan Indonesia agar bisa dikuasai kembali. Karena hal tersebut, menyebabkan pintu perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan ekspor terhenti.
- Kekosongan Kas Negara
Aksi Belanda tersebut menyebabkan kas negara Indonesia kosong serta pajak dan bea masuk berkurang dratis sehingga pendapatan pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan pengeluaran.

# data[].attributes.headline
Dinamika Ekonomi pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Dinamika Ekonomi pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
1. Masa Awal Kemerdekaan
Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia berupaya mandiri dalam mengatur keuangan, mengelola sumber daya dan mengeluarkan kebijakan ekonomi negara tanpa campur tangan bangsa asing. Akan tetapi, masa awal kemerdekaan kondisi perekonomian negara Indonesia diguncang berbagai permasalahan ekonomi.

# data[].attributes.body
2. Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal
Pada masa Demokrasi Liberal presiden hanya bertugas sebagai kepala negara. Adapun kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal:
- Kabinet Natsir
- Kabinet Sukiman
- Kabinet Wilopo
- Kabinet Ali Sastroamidjojo I
- Kabinet Burhanuddin Harahap
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II
- Kabinet Djuanda/Karya

# data[].attributes.body
• Adanya kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada masa pemerintahan Kabinet Amir Syarifuddin.

# data[].attributes.body
• Pada awal kemerdekaan terjadi perubahan fungsi KNIP. KNIP berfungsi sebagaimana pembantu presiden. Akan tetapi, sejak Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi parlemen, fungsi KNIP menjadi majelis legislatif.

# data[].attributes.body
Nama: Wahyu Shafira Ananta Ramadhani
Kelas: 12 IPS 2
Absen: 33

# data[].attributes.body
• Usulan tersebut disetujui oleh Presiden dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah pada 14 November 1945 menyatakan pertanggungjawaban menteri kepada parlemen.

# data[].attributes.body
• Sistem parlementer bermula dari usulan BP-KNIP mengenai perubahan pertanggungjawaban menteri kepada KNIP. Usulan tersebut disampaikan melalui Maklumat BP-KNIP Nomor 5 Tanggal 11 November 1945 tentang perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer.

# data[].attributes.headline
Dinamika Politik pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Dinamika Politik pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
1. Sistem Pemerintahan
• Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa awal kemerdekaan adalah sistem presidensial. Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena menerapkan sistem parlementer.