# data[].attributes.body
Bagaimana BPK memiliki peran dalam peningkatan kualitas layanan publik melalui kegiatan pemeriksaan?

# data[].attributes.body
1. Membantu masyarakat dan Pengambil keputusan untuk melakukan alternative pilihan masa depan dan Mendalami kebijakan dan masalah public.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah serta ketaatan atas aturan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
3. Membantu Pemerintah melakukan perubahan struktural BUMN
maupun badan pelayanan umum seperti sekolah, universitas dan
rumah sakit.
4. Membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan paket ketiga UU tentang keuangan negara tahun 2003-2004

# data[].attributes.body
Tugas dan Fungsi BPK berdasarkan UUD 1945 BPK merupakan salah satu lembaga pengawasan eksternal dan sebagai suatu lembaga negara yang memiliki posisi sangat tinggi sesuai UU 1945. Tugas BPK adalah pemberantasan KKN, memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keungan negara, untuk memeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. BPK memiliki tugas untuk memeriksa untuk apa uang negara dipergunakan pada tiga lapis pemerintahan di Indonesia yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keuangan negara Indonesia tercermin pada APBN, APBD, BUMN, BUMD, yayasan, dana pensiun, perusahaan yang terkait dengan kedinasan, serta bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta.

# data[].attributes.body
Ada 4 peranan BPK yang menonjol akhir-akhir ini :

1. Meningkatkan kegiatan dalam pemberantasan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, dalam hal ini BPK meningkatkan kualitas pemeriksaannya dan makin memperluas obyek pemeriksaan yang tadinya terhenti selama Orde Baru.
3. BPK membantu pemerintah mengimplementasikan paket tiga UU tentang keuangan Negara tahun 2003-2004.
4. BPK membantu pemerintah mereformasi institusional, termasuk restrukturisasi BUMN dan badan pelayanan umum.
Perkembangan BPK dewasa ini menunjukan perubahan kearah yang lebih baik, dalam praktek pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Dari sejumlah aspek yang harus memenuhi aspek akuntabilitas, salah satu yang paling krusial adalah dalam hal keuangan negara. Untuk itu disusunlah mekanisme dan lembaga yang secara independen bisa menjamin terlaksananya fungsi-fungsi yang berkaitan dengan keuangan negara secara transparan dan bertanggung jawab. Lembaga yang diberi mandat untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara ialah Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK).

# data[].attributes.body
Peran BPK sekarang dan mendatang antara lain :
1) Membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk melakukan alternatif pilihan masa depan.
2) Mendalami kebijakan dan masalah publik.
3) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah serta ketaatan atas aturan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
4) Membantu pemerintah untuk mengimplementasikan paket ketiga UU tentang keuangan negara tahun 2003-2004 melalui:
a) Penyatuan anggaran non bujeter dan kegiatan auasi-fiskal ke dalam APBN.
b) Memperjelas peran dan tanggung jawab lembaga negara pada semua tingkatan.
c) Mendorong proses penyiapan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran negara yang transparan dan akuntabel.
d) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan antara instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah serta keduanya maupun antara pemerintah dengan BUMN, BUMD serta perusahaan swasta yang mendapatkan subsidi dari negara.
5) Membantu pemerintah melakukan perubahan struktural BUMN, maupun Badan Layanan Umum.
6) Upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan tindakan KKN kepada penegak hukum.

# data[].attributes.body
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. atas dasar UU tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku dan diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut

# data[].attributes.body
Tugas

Tugas dan wewenang Badan Pengawas Keuangan disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua. Tugas BPK menurut UU tersebut masuk dalam bagian kesatu, isisnya antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.

2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.

4. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.

5. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

6. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

# data[].attributes.body
Sesuai fungsi dan perannya BPK dalam hal korupsi tentu memberantas korupsi dengan tegas dan sesuai konstitusi hukum

# data[].attributes.body
Saya mau tanya .. jika ada yang melakukan korupsi apa yang bpk lakukan?

# data[].attributes.body
jadi tuh pengelolaan keuangan negara merupakan hal yg penting dalam perekonomian negara jadi dibentuklah BPK ,tugas dan fungsi BPK menurut uud45 selaku lembaga pengawasan dan bpk memiliki kedudukan yang sangat tinggi diindonesia,tugasnya adalah pemberantasan KKN,memelihara transparansi dan memeriksa semua asal usul pendapatan negara pengeluaran negara dan untuk apa negara menggunakan uang tersebut .

# data[].attributes.body
Tugas dan fungsi dari BPK dalam uud1945, BPK merupakan salah satu lembaga eksternal dan sebagai suatu lembaga negara yang menduduki lembaga yang sangat tinggi dalam UU1945. Tugas BPK adalah memberantas KKN(Korupsi Kolusi Nepotisme) memelihara transparasi dan akuntabilitas keuangan negara, untuk meriksa semua semua asal usul dan besarnya pendapatan/penerimaan negara dari manapun sumbernya. Ada tiga lapis pemerintahan yaitu pusat,provinsi dan kabupaten. Keuangan negara tercermin pada BUMD,BUMN,APBN,APBD dan uang pensiun. Perusahaan yang terkait pada kedinasan serta bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta

# data[].attributes.body
Silahkan berpendapat !!

# data[].attributes.body
Bpk itu badan pemeriksaan keuangan negara, bpk juga mempunya fungsi dan tugas. Tugas nya bpk itu memberantas kkn, memeriksa pengeluaran dan pemasukan keuangan negara, memelihara trasparasi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara. Keuangan negara tecermin dengan APBD,APBN,BUMN,BUMD,YAYASAN,PENSIUN BPK memiliki tugas untuk memeriksa untuk apa uang negara dipergunakan pada tiga lapis pemerintahan di Indonesia yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Struktur organisasi nya mempunyai 1 ketua 1 wakil ketua 7 orang dari BPK tugas dari 7 orang ini untuk pemeriksaan,evaluasi,

pembangunan, pendidikan, latihan pemeriksaan keuangan negara.